Logo Dialeksis

  • Opini WTP Tanda DPRA Akuntabel dan Transparan Opini WTP Tanda DPRA Akuntabel dan Transparan

    T. Irwan Djohan, ST menyebutkan pemberian opini wajar tanpa pengecualian yang di terima DPR Aceh menjadi bukti bawa lembaga tersebut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

    2 tahun lalu
  • Aceh raih opini WTP Aceh raih opini WTP

    Ketua DPRA, Tgk. Muharruddin, S.Sos.I memberikan penghormatan dan terimakasih kepada BPK-RI dan segenap jajarannya di BPK Perwakilan Aceh yang telah bekerja secara maksimal untuk mencermati, memverifikasi, mengaudit serta memberi penilaian terhadap kinerja keuangan Pemerintah Aceh dalam Tahun 2017.

    2 tahun lalu
  • DPRA Gelar Paripurna LHP BPK DPRA Gelar Paripurna LHP BPK

    DPRA mengelar sidang paripurna istimewa tentang penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh TA 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Gedung Sekretariat Dewan, Rabu 23 Mei 2018.

    2 tahun lalu
  • DPRA Akan Gugat Bawaslu DPRA Akan Gugat Bawaslu

    DPRA akan mengugat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    2 tahun lalu
  • Soal Hak Interpelasi Jubir Belum Tahu Soal Hak Interpelasi Jubir Belum Tahu

    Jubir Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani tidak bisa memberi komentar terkait Agenda DPRA yang telah memutuskan hak interpelasi dilanjutkan.

    2 tahun lalu
  • 46 Anggota DPRA Teken Hak Interpelasi 46 Anggota DPRA Teken Hak Interpelasi

    Hak Intepelasi Anggota Dewan kepada Gubernur yang telah disetujui DPRA dalam rapat Paripurna khusus yang berlangsung 9 Mei 2018 malam ditanda tangani 46 Anggota DPRA.

    2 tahun lalu
  • Hak Interpelasi Gubernur Aceh di Setujui Hak Interpelasi Gubernur Aceh di Setujui

    Alasan utama adalah Irwandi selaku gubernur telah melanggar sejumlah peraturan perundangan dalam kaitan penerbitan pergub No 9 tahun 2018 tentang APBA TA 2018.

    2 tahun lalu
  • DPRA akan Revisi Alokasi Dana Otsus dan Migas DPRA akan Revisi Alokasi Dana Otsus dan Migas

    Revisi Qanun atau Perda tentang Pengalokasian Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus dan Migas akan dilakukan DPR Aceh menyusul laporan sejumlah Kepala Daerah terkait sejumlah persoalan pengelolaan pengunaan dana tersebut di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

    2 tahun lalu
« 1 2 3 4 5 6 »