Anggota DPRA dari Fraksi Partai Golkar-PAN-PDA, Fuadri. Dokumen untuk dialeksis.com.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Golkar - PAN - PDA, Fuadri, S.Si, M.Si, mengkritik kinerja PLN dalam penanganan krisis energi pasca bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh.
Menurutnya, ketidaksiapan lembaga itu memperburuk kondisi masyarakat yang sudah lebih dahulu dihantam banjir, longsor, dan kerusakan infrastruktur di berbagai wilayah.
Fuadri menegaskan bahwa pelayanan dasar seperti listrik, gas, dan BBM adalah kebutuhan vital yang seharusnya bisa dipulihkan dengan cepat ketika terjadi bencana. Namun kenyataannya, menurut dia, situasi di Aceh justru semakin memburuk.
“Dalam kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan terkait lambannya kinerja PLN yang bertugas di Aceh untuk menangani persoalan listrik di beberapa daerah yang terdampak bencana. Kita sudah memperoleh informasi dari Dirut PLN bahwa listrik akan normal minggu kemarin. Namun pada minggu ini mereka kembali meminta maaf atas penundaan tersebut,” ujar Fuadri kepada media dialeksis.com, Kamis, 11 Desember 2025.
Fuadri menilai ketidakkonsistenan dan lambannya pemulihan listrik telah membawa dampak besar bagi masyarakat. Tidak hanya warga di daerah bencana, tetapi seluruh masyarakat Aceh ikut terdampak.
“Hampir seluruh aktivitas ekonomi di Aceh lumpuh total. UMKM berhenti, usaha rumah tangga macet, bahkan warga di daerah banjir tidak bisa membersihkan rumah mereka yang tertimbun lumpur karena tidak ada listrik,” tegasnya.
Ia menyebut, kondisi ini adalah bentuk kegagalan fatal yang tidak boleh dianggap sepele, apalagi sebelumnya pemerintah pusat telah menyampaikan bahwa listrik Aceh akan pulih 100 persen.
“Menteri ESDM sudah melaporkan kepada Presiden bahwa listrik akan hidup penuh minggu lalu. Faktanya, itu tidak direalisasikan. Kita berharap Presiden melakukan evaluasi terhadap pembantunya, terutama jajaran PLN yang hingga hari ini belum mampu menjalankan tugas dengan baik,” tambah Fuadri.
Fuadri menegaskan bahwa semua pejabat yang bertanggung jawab atas penyediaan energi harus segera dievaluasi.
Ia menambahkan, masyarakat Aceh sudah menanggung beban berat akibat bencana, sehingga pemerintah dan seluruh instansi terkait seharusnya hadir dengan solusi, bukan justru menambah persoalan baru.
“Kinerja mereka tidak menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Mereka-mereka ini harus segera dievaluasi karena telah gagal menjalankan amanah yang dibebankan oleh Presiden dan diharapkan oleh masyarakat,” tutupnya.
Sebelumnya
