DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lonjakan harga tiket pesawat Garuda Indonesia pada rute Jakarta-Banda Aceh hingga Rp10 - 15 juta per tiket pada 26 - 30 Maret 2025 kembali memicu kemarahan publik. Kejadian ini bukanlah yang pertama: setiap tahun, masyarakat Aceh menghadapi kenaikan harga tiket yang tak terkendali jelang musim mudik. Kejadian itu membuat Ghufran menerima banyak keluhan dari masyarakat Aceh serta konsistuennya terkait harga tiket pesawat.
Anggota Komisi VI DPR RI, H. Ghufran Zainal Abidin, menyebut fenomena ini sebagai "kegagalan sistemik yang memalukan" dan menuntut pemerintah mengakhirinya.
Ghufran menegaskan, mudik adalah tradisi sakral yang kini dikapitalisasi secara masif oleh pihak tertentu. "Setiap tahun, rakyat Aceh dipaksa membayar harga selangit hanya untuk pulang kampung. Kenaikan 300 - 400% ini adalah eksploitasi berulang yang tak bisa lagi ditoleransi," ujarnya kepada Dialeksis, Minggu (23/3/2025).
Ia mengkritik pemerintah yang dinilai abai menindak praktik dynamic pricing ekstrem. "Ini bukan sekadar masalah algoritma, tapi pola sistemik. Maskapai seolah mendapat lampu hijau untuk menaikkan harga sesuka hati setiap musim mudik, sementara pemerintah hanya diam," tambahnya.
Ghufran mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menggelar operasi pasar tiket mudik. "Pemerintah harus turun tangan langsung, bukan sekadar himbauan. Jika perlu, keluarkan izin penerbangan tambahan darurat dan paksa maskapai menambah frekuensi penerbangan," tegasnya.
Empat langkah konkret yang ia usulkan:
"Solusi tambal sulam seperti price cap tidak cukup. Kita butuh terobosan untuk memutus mata rantai kenaikan harga tahunan ini," tegas Ghufran.
Ghufran mengingatkan, ketiadaan infrastruktur darat dan laut yang memadai di Aceh menjadi akar masalah. "Selama jalur Lintas Timur Sumatera masih berlubang dan kapal laut terbatas, masyarakat Aceh akan terus jadi korban permainan harga tiket pesawat," paparnya.
Ia mendesak percepatan proyek strategis, peningkatan kualitas jalan Trans-Sumatera, pengadaan kapal cepat berkapasitas besar, dan pembangunan jalur kereta api Aceh-Sumatera Utara.
"Ini momentum bagi pemerintah untuk membuktikan komitmen. Jangan sampai tahun depan, kita kembali membahas masalah yang sama," ujarnya.
Sebagai penutup, Ghufran menyindir direksi Garuda Indonesia yang dinilai kehilangan roh pelayanan publik. "Sebagai BUMN, Garuda harusnya menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Jika ingin rakyat percaya, buktikan dengan kebijakan pro-rakyat, bukan eksploitasi tahunan."
Dengan langkah tegas, Ghufran yakin krisis mudik 2025 bisa menjadi titik balik untuk mengakhiri siklus kenaikan harga yang telah berlangsung puluhan tahun. "Masyarakat sudah jenuh. Tahun ini harus jadi yang terakhir!"
Sebelumnya
