DIALEKSIS.COM | Aceh - Anggota DPD RI, H. Fakhrul Razi menyampaikan, perlu adanya kreativitas dan strategi dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh karena selama ini pengawasan anggaran lemah sehingga mudah dikorupsi.

Ia mengatakan, tahun 2022 terjadi penurunan anggaran Otsus dari 2% menjadi 1%. Tentunya ada konsekuensi bagi politik dan ekonomi. Apalagi Indonesia akan mengalami resesi ekonomi yang sangat dahsyat, tidak ada jalan lain bagi pemerintah pusat, jadi perlu menambah di luar dari 1% tersebut.

"Maka, dibutuhkan kreativitas dan strategi yang perlu disiapkan Pemerintah Aceh terkait dana Otsus yang selama ini belum maksimal atau belum tepat sasaran," ucapnya dalam diskusi "Mengawal Dana Otsus Aceh" yang dikutip Dialeksis.com pada kanal Youtube RRI Banda Aceh, Kamis (20/10/2022).

Indikatornya tersebut bisa dilihat dari tingkat kemiskinan belum terselesaikan dan angka stunting yang menjadi ukuran manajemen pemerintahan saat ini. Kemudian tingkat pengangguran juga masih banyak, maka perlu strategi terhadap dana otsus nantinya kalau revisi UU Nomor 11 tahun 2006 ini akan memberikan angka dari 2% menjadi 2,5%.

Ia selaku anggota DPD RI bersama tim sudah memperjuangkan 2,5%, tapi ini harus ada juga sejauh mana strategi yang dibangun dan program yang dirancang serta penggunaan dana yang efektif.

"Saya melihat, ternyata penggunaan anggaran hampir Rp3 triliun digunakan untuk birokrasi pemerintahan, sementara daya serap anggaran di masyarakat tidak lebih dari 10%," jelasnya.

Artinya, lanjut dia, Rp800 miliar yang beredar di masyarakat, sementara lainnya tetap bersifat infrastruktur yang lagi-lagi tentunya lemahnya pengawasan selama ini mengakibatkan pengunaan anggaran dana Otsus mudah dikorupsi dan perputaran uang di dalam proyek-proyek infrastruktur itu berputar pada kelompok oligarki kelompok-kelompok itu saja.

"Ujung-ujungnya semua itu tidak ada keterlibatan masyarakat, ini menjadi sebuah indikator tahun selanjutnya menjadi lebih baik," ucapnya.

Lanjutnya, persoalan dana otsus ini persoalan yang pelik, ini menjadi sebuah negative image terhadap Pemerintahan Aceh yang dirasakan yakni bagaimana pembangunan di Aceh ini menjadi tolok ukur Sumber Daya Manusia (SDM), indeks pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

Ia mengaku, 15 tahun banyak mengunjungi kabupaten yang ada di Aceh sampai ke desa-desa bahwa mereka tidak merasa ada bantuan dana Otsus, tidak sampai ke mereka, dan ada juga masyarakat yang tidak tahu apa itu dana Otsus.

"Ini menunjukkan dana Otsus itu hanya imajinasi, mereka yang tingkat atas merasakan, tapi di tingkat bawah tidak sama sekali," pungkasnya. [AU]