Foto: MC Kota Subulussalam

DIALEKSIS.COM | Subulussalam - Menyikapi rendahnya harga tandan buah segar (TBS) di Kota Subulussalam, DPRK Setempat gelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pihak pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Kota Subulussalam yang bertempat di ruang badan anggaran DPRK, Senin (17/09).

Wakil Ketua II DPRK Fajri Munthe selaku pemimpin rapat mengatakan RDP digelar untuk menyikapi harga TBS di Kota Subulussalam yang jauh merosot. Banyak petani sawit mengeluh dengan keadaan ini.

"DPRK ingin mendengar dari beberapa pihak terkait persoalan ini, baik dari petani, Asosiasi Petani Kelapa Sawit (APKASINDO) Kota Subulussalam, pemerintah dan PKS. Dengan diadakannya RDP ini diharapkan ada hasil yang dicapai untuk membantu masyarakat kita," ucap Fajri.

Sekretaris Daerah Kota Subulussalam H. Damhuri, SP. MM mewakili pihak eksekutif menyebutkan bahwa pihak eksekutif sudah juga melakukan pembicaraan dengan perusahaan sawit terkait merosotnya harga TBS, namun menurutnya selalu mengalami kebuntuan. Padahal peningkatan harga TBS dapat mengurangi angka kemiskinan di Subulussalam.

"Pada akhirnya kita juga meminta kepada Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh untuk menyikapi persoalan ini," ucapnya.

Alhamdulillah Pemerintah Aceh telah menetapkan harga TBS namun itupun belum dilaksanakan oleh perusahaan yang ada di daerah kita. Hal ini yang membuat kita pesimistis. Berharap dengan digelarnya RDP bisa menghasilkan yang kita harapkan," pintanya.

Menurutnya saat ini perusahaan hanya bekerjasama dengan pengusaha sehingga petani tidak memiliki daya kekuatan atau bargaining. "Kalau saja satu desa menghasilkan ribuan ton dan diurus oleh kelompok tani atau gapoktan yang handal, pastinya perusahaan sawit akan berebut untuk bisa bekerjasama dengan mereka," ungkap Sekda.

Perwakilan Apkasido, Subangun meminta pihak perusahaan agar memperhatikan kondisi turunnya harga TBS. Ia sampaikan pihak perusahaan agar membuka diri terhadap persoalan ini jangan menutupi karena menyangkut nasib petani sawit di Kota Subulussalam.

Salah seorang perwakilan petani, Sugiarno menyebutkan RDP ini tidak perlu mengambil watu lama seandainya perusahaan menerima dan mentaati ketetapan harga oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, namun perwakilan perusahaan yang hadir hanyalah manajer, bukanlah pemilik perusahaan.

"Bahkan menurutnya hasil komunikasi dengan pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh semua perusahaan yang ada di Aceh hadir pada saat rapat dan sepakat hasil perhitungan tim penetapan harga TBS provinsi Aceh kecuali pemilik perusahaan yang ada di Kota Subulussalam," jelas Sugiarno.

Pihak perusahaan sawit yang hadir yakni Mudahim Purba mewakili PT. PMKS Samudera Sawit Nabati Singgersing, Yudi Andika perwakilan PT. PMKS Global Sawit Semesta Penanggalan, Candra Ginting perwakilan PT. PMKS Bangun Sempurna Lestari Sikalondang, Alfian Fanfani Simanulang perwakilan PMKS Bumi Daya Agrotamas Longkib diawal penyampaiannya mereka sepakat dengan persoalan turunnya harga agar ada solusinya.

Menyikapi penyampaian bebarapa pihak, Chandra Ginting mengungkapkan turunnya harga TBS diakibatkan pengaruh global yang tidak bisa dikendalikan, namun menurutnya harga saat ini sudah mulai merangkak naik.

Pada akhir RDPU, antara pemerintah dan perusahaan PKS menandatangani kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK Hj.Mariani Harahap dan Fajri Munte juga Ketua Komisi B H. M.Luthan. Dari Pihak Eksekutif diwakili oleh Sekretaris Daerah, H.Damhuri, SP. MM. Sementara dari pihak perusahaan ditandatangani oleh perwakilan perusahaan sawit yang hadir. (MC Kota Subulussalam)