DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komite I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terus memperjuangkan nasib tenaga honorer agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Hal itu dilakukan DPD RI pada rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, yang membahas membahas isu-isu strategis terkait Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan Tenaga Honorer, termasuk PPPK, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Membuka rapat, Senator Papua Barat Filep Wamafma mengungkapkan bahwa rapat dengan Menpan RB itu sangat penting rangka memperjuangkan nasib para tenaga honorer. 

Filep menuturkan bahwa penerimaan Calon ASN nasional yang telah dibuka pada 16-30 September 2023 dari 78.862 ASN Pusat, sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Sementara itu, dari 493.634 pemerintah daerah, dialokasikan khusus 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis.

"Kita berharap seleksi atau rekrutmen CPNS dan PPPK itu berdasarkan hasil dan penilaian yang obyektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan ASN yang profesional," ucap Filep Wamafma membuka rapat bersama Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Wakil Ketua Komite I Sylviana Murni.

Pada kesempatan itu, Ketua Komite I Fachrul Razi menyayangkan tidak dilibatkannya DPD RI pada penyusunan revisi UU ASN yang baru. Meski demikian, Komite I DPD RI tetap serius dalam mencari solusi dalam memperjuangkan nasib tenaga hononer di daerah.

"Kami tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer, itu menjadi aspirasi dari masyarakat daerah yang kami wakili," ucap Senator asal Aceh tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi saat ini terus berjalan sesuai arahan Presiden. Presiden mengharapkan birokrasi yang berdampak dan bukan tumpukan kertas dan lincah, ditopang pemerintah digital berbasis data.

Selain itu prioritasnya melalui pemangkasan proses bisnis, transformasi profesionalisme ASN berbasis digital, penguatan sistem pemerintah berbasis elektronik, percepatan kebijakan kelembagaan menuju IKN dan DOB Papua.

"Kami apresiasi dorongan DPD RI di daerah agar reformasi menjadi terukur, oleh sebab itu transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan RB tematik, agar birokrasi menjadi berkelas dunia," ucapnya.

Menpan-RB Abdullah Azwar Anas melanjutkan bahwa arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 akan berfokus rekrutmen pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, pemenuhan tenaga teknis (CPNS dan PPPK) dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital.

"Sesuai rekomendasi DPD dan DPR kami akan memenuhi Eks THK2 dan non-ASN sebesar 80 persen dan pelamar baru sebanyak 20 persen dengan seleksi CAT," lanjutnya.

Pada rapat itu, Senator NTB Evi Apita Maya menyoroti bahwa dalam pansus guru honorer yang diinisiasi DPD RI telah bekerja maksimal dengan menyerap semua persoalan terkait guru honorer di daerah.

"Kami menemukan nasib guru playgroup, tenaga kesehatan terutama daerah terpencil masih banyak yang belum diakomodir, mohon diperhatikan," ucap Evi.

Sementara itu, Senator NTT Abraham Liyanto mengapresiasi kebijakan KemenPAN-RB khusus terhadap ASN di daerah 3T dengan pemberian penghargaan, kompensasi dan afirmasi kebijakan khusus lainnya.

"Saya apresiasi, tapi soal implementasi harus disesuaikan dengan daerah," tukas Abraham.

Menutup rapat, Komite I meminta Kementerian PAN-RB untuk memberikan perhatian khusus dan afirmasi bagi tenaga kesehatan, pendidikan (guru dan dosen), satpol PP untuk diprioritaskan menjadi PPPK terutama di daerah terdepan terluar dan tertinggal serta otonomi khusus.

“Komite I mendukung KementerianPAN-RB dalam mewujudkan SDM ASN yang kompetitif, menciptakan birokrasi profesional serta melayani, menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Fachrul Razi. [*]