Penulis: Andri Saubani (Redaktur Republika)

DIALEKSIS.COM | Opini - Mungkin tahun ini menjadi yang pertama kalinya bagi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI tidak datang dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Nasdem. Dalam perayaan ulang tahun ke-11 kali ini, Jokowi bahkan tidak mengucapkan selamat untuk partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu. 

Absennya Jokowi yang memiliki alibi sedang menghadiri rangkaian acara KTT ASEAN di Kamboja, dalam konteks politik tidak bisa dinilai sebagai kondisi yang biasa-biasa saja. Apalagi, Nasdem adalah partai yang masuk dalam gerbong pendukung Jokowi yang wakilnya juga ada di Kabinet Indonesia Maju. Mengapa ucapan selamat ulang tahun, sekadar lewat telekonferensi atau rekaman video misalnya, tidak juga dilakukan oleh Jokowi?

Suasana perayaan ulang tahun Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat pekan lalu itu pun jadi kurang berkesan tanpa kehadiran Jokowi. Surya Paloh dalam pidato sambutannya bahkan mesti menyelipkan pernyataan klarifikasi, bahwa saat ini tidak ada keretakan dalam hubungan Nasdem dengan Jokowi.

Surya merasa Nasdem dan Jokowi saat ini sedang dibentur-benturkan pascadeklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) untuk 2024. Ia menegaskan, Nasdem akan menjadi salah satu pihak yang akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga habis masa jabatannya pada 2024. 

"Semoga klarifikasi ini berikan kejelasan, kita tetap dalam satu baris koalisi pemerintahan, itu tekad kita. Bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis, tidak. Kita punya pride, kita punya keyakinan diri kita," ujar Surya.

Meski dibantah dan diklarifikasi langsung oleh Surya, ketidakhadiran Jokowi dan tidak adanya ucapan selamat dari sang Presiden dalam perayaan ulang tahun Nasdem seperti menjadi babak kelanjutan dari ‘keretakan’ hubungan antara keduanya. Sebelumnya, Jokowi telah menunjukkan gestur dan pesan yang tak lagi hangat terhadap Surya Paloh saat menghadiri acara HUT ke-58 Partai Golkar, di Jakarta International Expo, pada 21 Oktober 2022.

Saat itu, beredar viral potongan video yang menunjukkan Jokowi seolah enggan membalas pelukan Surya Paloh. Dan gongnya adalah saat Jokowi berpidato, “Saya yakin, saya yakin, saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wapres 2024.”

Diksi ‘tidak semborono’ kemudian ikut viral lantaran dibumbui oleh netizen sebagai sindiran menohok Jokowi untuk Surya Paloh dan Nasdem. Netizen yang melambungkan pidato Jokowi ke jagat maya yakin, bahwa Jokowi memanfaatkan panggung HUT Golkar untuk menyindir Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres. 

Sulit dinafikan pidato Jokowi di HUT Golkar tidak ditujukan untuk Surya Paloh. Premisnya adalah, langkah Nasdem mencuri start deklarasi bakal capres telah memicu upaya kasak kusuk para elite lintas parpol yang mana di antara mereka adalah figur-figur sentral dalam kabinet saat ini. Jokowi menjadi ikut terlibat dalam skenario Nasdem karena sebagian menteri-menterinya juga ikut tersedot perhatiannya ke dalam skenario Nasdem.

Sebagai tokoh dengan elektabilitas tertinggi selain Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Anies Baswedan tentunya sangat diperhitungkan oleh kalangan elite parpol. Sehingga deklarasi Anies sebagai bakal capres dari Nasdem kemudian membuat kaget lawan-lawan politik termasuk Jokowi yang diprediksi baru akan mempertegas arah dukungan capres-cawapres pada pertengahan hingga akhir 2023.

Sebagai Presiden yang telah menjabat selama dua periode, Jokowi tentunya memiliki kepentingan terhadap siapa penerus tongkat estafet kepemimpinannya. Apalagi, sebagai Presiden saat ini, dia meninggalkan beberapa warisan megaproyek infrastruktur. Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara misalnya, bisa gagal berlanjut dan terwujud jika presiden terpilih nantinya bukanlah orang yang sevisi dengan Jokowi.

Ganjar dan Prabowo, jika keduanya menjadi capres, bisa dipastikan mendapatkan dukungan dari Jokowi. Bagaimana dengan Anies? Sangat kecil kemungkinan Jokowi akan menaruh restunya kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu. Apalagi, jika Nasdem nantinya benar-benar berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang notabene adalah partai-partai yang selama ini menentang program-program proyek infrastruktur Jokowi, kemungkinan besar Anies tak akan melanjutkan proyek IKN Nusantara jika ia terpilih menjadi presiden pada 2024.

Saat berpidato dalam HUT kedelapan Perindo pada 7 November 2022, Jokowi bahkan menyinggung soal kans Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Setelah dua kali menang pilpres atas Prabowo, Jokowi merasa 2024 adalah jatah bagi menterinya itu menjadi presiden. “Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” bisa dibaca sebagai kode keras dari Jokowi bahwa selain kader PDIP, yang ia dukung di Pilpres 2024 adalah Prabowo, bukan yang lain.

[Disadur dari Republika, Penulis: Andri Saubani (Redaktur Republika), Judul: Membaca Isyarat Siapa yang Didukung Jokowi di Pilpres 2024]