DIALEKSIS.COM | Opini - Perdagangan bebas telah menjadi salah satu isu sentral dalam Ekonomi Politik internasional selama beberapa dekade terakhir. Para pendukung perdagangan bebas berpendapat bahwa hal ini dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, para kritikus perdagangan bebas berpendapat bahwa hal ini dapat merusak industri lokal, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, dan memperburuk ketimpangan. 

Seorang ekonom Amerika Bernama Joseph Stiglitz (2020) pernah berkata “Perdagangan bebas yang tidak adil adalah seperti permainan monopoli di mana satu pemain memiliki semua dadu. Kita perlu membuat aturan permainan yang lebih adil”. Kutipan Stiglitz ini pada dasarnya mengkritik praktik perdagangan bebas yang tidak adil dan menyerukan perlunya regulasi yang lebih baik untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih setara dan saling menguntungkan.

Di Indonesia, terdapat kekhawatiran bahwa perdagangan bebas dapat berdampak negatif terhadap industri lokal, terutama industri kecil dan menengah (IKM). Hal ini dikarenakan IKM umumnya memiliki modal yang kecil dan teknologi yang kurang canggih, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan produk-produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi.

Perspektif Teori Neoliberalisme

Dari perspektif teori neoliberalisme, perdagangan bebas dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Dalam Teori Neoliberalisme “John Maynard Keynes” berpendapat bahwa negara tidak boleh terlalu banyak intervensi dalam perekonomian, dan pasar bebas harus dibiarkan bekerja dengan sendirinya.

Dalam konteks perdagangan bebas, teori neoliberalisme berpendapat bahwa negara-negara harus membuka pasar mereka untuk produk-produk impor, even if it means that some domestic industries may be harmed (bahkan jika hal ini berarti beberapa industri dalam negeri mungkin akan dirugikan). Hal ini karena perdagangan bebas akan memacu industri lokal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saingnya.

Dampak Ekonomi Politik Perdagangan Bebas

Dari sudut pandang ekonomi politik, perdagangan bebas tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memicu konsekuensi politik dan sosial yang signifikan.

Perdagangan bebas ini memiliki dampak positif dan negatif yang mana jika mampu mendorong yang positif dan menekan yang negatif, maka IKM Indonesia akan memiliki daya saing internasional.

Dampak positif yang dapat terjadi antara lain, Pertama, meningkatkan efisiensi. Perdagangan bebas memacu industri lokal untuk meningkatkan efisiensi agar dapat bersaing dengan produk impor. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kualitas produk, dan menurunkan biaya produksi.

Kedua, meningkatkan daya saing. Dengan meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, industri lokal akan menjadi lebih kompetitif di pasar global. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar mereka di pasar domestik dan internasional. 

Ketiga, meningkatkan inovasi. Perdagangan bebas memacu industri lokal untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru yang lebih baik dan lebih murah. Hal ini dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka di pasar global.

Keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan efisiensi, daya saing, dan inovasi industri lokal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara dampak negatif yang dapat timbul gara-gara perdagangan bebas, yaitu Pertama, kerusakan industri lokal. Industri lokal, terutama IKM, mungkin tidak dapat bersaing dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi. Hal ini dapat menyebabkan penutupan usaha, hilangnya lapangan pekerjaan, dan penurunan pendapatan masyarakat.

Kedua, Ketimpangan ekonomi dan pendapatan. Data Oxfam Indonesia, ketimpangan pendapatan di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2017, 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 42 persen kekayaan nasional, sementara 50 persen orang termiskin hanya menguasai 2 persen.

Kemudian, perdagangan bebas dapat memperburuk ketimpangan pendapatan antara kelompok kaya dan miskin. Hal ini karena kelompok kaya memiliki akses yang lebih mudah terhadap produk impor yang murah, sedangkan kelompok miskin terbebani dengan harga barang dan jasa yang lebih tinggi.

Ketiga, ketergantungan pada produk impor. Negara-negara yang terlalu bergantung pada produk impor menjadi rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Hal ini dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data BPS, defisit perdagangan barang Indonesia mencapai $33,7 miliar pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketergantungan Indonesia yang tinggi pada impor barang.

Keempat, penguasaan pasar oleh multinasional. Melansir detikcom, usai bergabung dengan WTO (World Trade Organization), impor tekstil dan alas kaki dari China ke Indonesia meningkat sebesar 1.200 persen antara tahun 1994 hingga 2004. Hal ini menyebabkan pangsa pasar produk tekstil dan alas kaki lokal turun drastis dari 70 persen menjadi 20 persen. 

Peran Pemerintah

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk membantu IKM agar dapat bersaing dalam era perdagangan bebas, antara lain memberikan bantuan modal. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal kepada IKM dalam bentuk pinjaman, hibah, atau subsidi. Hal ini dapat membantu IKM untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk mereka.

Pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi baru juga harus diberikan kepada IKM untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka.

Selanjutnya, Pemerintah dapat membantu IKM untuk mendapatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan memfasilitasi partisipasi IKM dalam pameran dagang dan acara bisnis lainnya, membangun platform e-commerce untuk IKM, dan mempromosikan produk IKM ke pasar internasional.

Pemerintah harus memberikan perlindungan untuk industri lokal dari praktik perdagangan tidak adil, seperti dumping dan subsidi ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan tarif impor, melakukan investigasi antidumping, dan menjalin kerja sama internasional untuk memerangi praktik perdagangan tidak adil.

Dampak perdagangan bebas terhadap industri lokal merupakan hal kompleks dan tergantung pada berbagai faktor, seperti struktur ekonomi negara, tingkat daya saing industri lokal, dan kebijakan pemerintah.

Pemerintah perlu juga mengambil langkah-langkah untuk membantu IKM seperti meningkatkan infrastruktur dan konektivitas untuk mempermudah IKM dalam memasarkan produk-produk mereka. Sehingga produk-produk IKM Indonesia makin banyak Go Internasional. Semoga!!! [**]

Penulis: Tiara Salsabila (Mahasiswa Prodi Ilmu Politik FISIP USK)