Mengapa Pendidikan Politik Penting Bagi Pemilih Pemula?
Font: Ukuran: - +
Penulis : Feri Irawan
Feri Irawan, S.Si., M.Pd, Kepala SMKN 1 Jeunieb. [Foto: for Dialeksis.com]
Pentingnya Generasi Peduli Politik
Tanggung jawab politik tetap dimulai dari hulu, yaitu pihak keluarga dan selanjutnya guru di sekolah. Mengapa demikian? Karena faktor pembelajaran di sekolah menjadi dominan, sehingga suatu hal yang dapat mendongkrak pengetahuan pemilih pemula terhadap situasi politik. Saat melakukan pembelajaran di kelas, guru dapat mewajibkan mereka untuk mendengar dan menyimak apa yang guru sampaikan terkait isu politik
Walaupun pemilih milenial merupakan generasi yang mandiri dan sangat dekat dengan internet, tetap saja mereka kurang peduli terhadap isu politik. Bagi mereka, topik politik tidak menarik untuk dibicarakan, maka biasanya dia tidak akan mencari tahu tentang hal tersebut.
Fenomena ketidaktertarikan pemilih pemula ini tentu memiliki alasan. Mereka pada umumnya lebih tertarik kepada isu-isu yang lebih dekat dengan kesehariannya dibandingkan dengan isu politik ataupun ekonomi. Sebagian mereka berpendapat bahwa isu politik dan ekonomi merupakan topik yang sangat membosankan dan terlalu serius. Selain itu isu politik tidak mendatangkan manfaat langsung bagi kehidupan mereka
Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemilih pemula menjadi isu yang penting dibahas agar dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran politikyang harus dimulai pada generasi muda. Hal ini dilakukan sebagai salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan sistem politik, dimana ketika generasi muda berada dalam suatu kelompok masyarakat, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan politik yang diterima dari keluarga, sekolah,media masa, dan media sosial menjadikan pemahaman yang berbeda dalam setiap individu.
Peran Sekolah
Kita sebagai guru pada sekolah menengah (SMA/SMK/MA) harus mengetahui sedikit banyak permasalahan yang terjadi pada pemilih pemula. Guru harusnya tidak hanya mentransfer ilmu saja tetapi harus bisa menjadi jembatan dari permasalahan-permasalahan dari siswa atau anak didik kita. Dalam kasus pemilih pemula ini peran guru di sekolah sangat banyak sekali.
Lalu apa peran guru di sekolah terkait edukasi pemilih pemula? Pertama, guru dapat menggunakan metode penugasan kepada siswa untuk mememastikan mereka sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). DPT bisa di akses pada web resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum) atau tertempel pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dilingkungan tempat tinggal masing-masing siswa.
Kedua, guru menugaskan siswa untuk mencari visi dan misi calon-calon yang akan maju dalam pemilu/pilkada. Visi dan misi inilah yang dijadikan acuan dalam memilih seorang pemimpin. Siswa akan mempelajari mana visi misi yang sesuai dengan keadaan wilayah mereka. Dalam mempelajari visi dan misi pasangan calon, seorang guru tidak boleh menjuri atau menilai visi misi dari pasangan calon sehingga guru tidak berat ke pasangan calon.
Ketiga, kerjasama antara sekolah dengan KPU mengadakan sosialisasi di sekolah. Tidak dipungkiri semakin banyak sosialisasi maka berbanding lurus dengan kesuksesan kegiatan tersebut. Sosialisasi ini biasanya berisi tentang nama calon, nomor urut calon, visi misi calon, cara memilih yang bener atau sah. Dari informasi sosisialisasi diharapkan siswa paham tentang pemilukada yang akan dilalui.
Keempat, guru mengusulkan untuk sekolah mengadakan simulasi pemilukada. Simulasi adalah kegiatan yang mendekati sama atau sama dengan kegiatan sesungguhnya. Kegiatan simulasi ini bisa di substitusi dengan pemilihan Ketua OSIS. Di dalam pemilihan OSIS bisa dilaksanakan dengan mengacu pada tahapan-tahapan pemilukada. Dengan simulasi lengkap seperti tahapan pemilukada yang sesungguhnya harapannya siswa pemilih pemula sudah siap menghadapi pemilukada yang sesungguhnya dan membantu menjadikan demokrasi kita semakin maju.
Hadirnya pemimpin yang berkualitas melalui proses politik yang berkualitas, dapat menghasilkan legitimasi kepemimpinan bangsa, bahwasannya setiap proses politik maupun pembangunan akan mendapat dukungan dari seluruh komponen bangsa, tidak adanya upaya pengingkaran dan pembangkangan publik terhadap aspirasi masyarakat, maupun terhadap kepemimpinan yang sah. [**]
Penulis: Feri Irawan, S.Si., M.Pd (Kepala SMKN 1 Jeunieb dan Mantan Ketua PPK Kota Juang Kabupaten Bireuen)