Logo Dialeksis
Beranda / Berita / Nasional / Wadan Lantamal V Hadiri Acara Ekspos Hasil Survey Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Jatim

Wadan Lantamal V Hadiri Acara Ekspos Hasil Survey Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Jatim

Jum`at, 14 Agustus 2020 09:15 WIB

Font: Ukuran: - +

[Foto: Humas Mabes TNI]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wakil Komandan Lantamal V Kolonel Marinir Jasiman Purba, S.E. mewakili Komandan Lantamal V Laksma TNI Tedjo Sukmono, S.H., CHRMP., menghadiri acara Awarding Kampung Tangguh Semeru yang mengekspos hasil survei pencegahan dan pengendalian COVID-19 Jatim di Balai Kota Surabaya, Rabu Malam (12/8).

 "Surabaya sudah turun, dari merah ke oranye," kata Ahli Epidemiologi FKM Universitas Airlangga (Unair) Dr. Windhu Purnomo , salah satu tim peneliti ketika memaparkan hasil penelitiannya.

 Menurut dia, status tersebut bisa dilihat dari catatan peta epidemiologi Satgas COVID-19 Nasional dari tanggal 3 sampai 9 Agustus 2020. Meski begitu, Windhu mengingatkan agar tetap waspada karena wilayah di sekitar Surabaya masih ada yang zona merah.

 Selain Windhu, peneliti lain yang memaparkan hasil kajiannya adalah peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo MA PhD, Regional Economist Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Nuzul Achjar MA PhD dan Lecturer Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dr Ayodya Heristyorini MSc (FMS) MSc (BAFA).

Sedangkan pejabat yang hadir di acara tersebut yakni Kapolda Jatim Irjen Pol M Fadil Imran, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wadan Lantamal V, Bupati Gresik dan segenap Forkompida, Toga dan Tomas serta undangan lainnya. 

 Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara sebelumnya menegaskan pihaknya tidak akan melonggarkan disiplin protokol kesehatan meski laman covid-19.go.id milik BNPB menyebut Kota Surabaya masuk zona oranye yang berarti risiko sedang terhadap kasus COVID-19.

 Menurutnya terkait pelabelan zonasi warna terhadap COVID-19 pada suatu daerah itu menjadi kewenangan dari BNPB Pusat. "Namun, apapun kondisi Surabaya, disiplin protokol kesehatan di berbagai sektor tetap dijalankan," katanya.

 Menurut dia, bukan berarti dengan adanya perubahan status tersebut membuat Pemkot Surabaya melonggarkan protokol kesehatan. Hal itu dibuktikan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya berakhir, Pemkot Surabaya malah makin masif melakukan sosialisasi protokol kesehatan [Mabes TNI].

Editor :
Redaksi

Berita Terkait
    riset-JSI
    Komentar Anda