Beranda / Berita / Nasional / Versi Pengamat: Bocoran Kapolri Kedepan Gantikan Kapolri Idham Azis

Versi Pengamat: Bocoran Kapolri Kedepan Gantikan Kapolri Idham Azis

Sabtu, 28 November 2020 17:30 WIB

Font: Ukuran: - +

[Ilustrasi Grafis/Tribun-Video.com]



Artikel ini telah tayang di Tribuncirebon.com dengan judul Bursa Calon Kapolri Pengganti Idham Azis Bertambah Ini 5 Calon Kepala BNN yang Bakal Ikut Bersaing, https://cirebon.tribunnews.com/2020/11/27/bursa-calon-kapolri-pengganti-idham-azis-bertambah-ini-5-calon-kepala-bnn-yang-bakal-ikut-bersaing.


Editor: Mumu Mujahidin


DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pucuk pimpinan Polri akan segera berganti, setelah Jenderal Idham Azis memasuki masa pensiun, akhir Januari 2021.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai ada tiga nama jenderal yang berpeluang kuat menggantikan Idham Aziz.  

"Dari info yang ada di sekitar istana yang dianggap kuat ada tiga calon Kapolri, yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar," kata Ujang kepada Okezone, Sabtu (28/11/2020). 

Menurut Ujang, ketiga nama tersebut hanya tinggal menunggu pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Hanya tinggal tingkat kenyamanan dan chemistry dengan Jokowi saja. Ketiganya memenuhi syarat dan ketiganya memiliki kedekatan dengan Jokowi," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti membeberkan sejumlah persoalan yang harus dibenahi Polri. Ray mengatakan, ada dua hal yang harus dibenahi. Pertama persoalan reformasi struktur.

"Struktur itu berkaitan dengan jabatan-jataban yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat," kata Ray Rangkuti.

Kedua berkaitan dengan kultur sikap profesionalisme kepolisian. Menurutnya persoalan kultur harus benar-benar menjadi perhatian kapolri baru. Pasalnya, kemampuan polisi dalam mengayomi, penegakan hukum dan ketertiban semakin ditantang.

"Berbagai penanganan polisi, khususnya terkait dengan aksi-aksi massa yang berhubungan dengan kebijakan pejabat politik cenderung kurang profesional, begitu juga dengan penegakan hukum atas sikap kritis masyarakat," ujar Ray [Okezone].

Editor :
Redaksi

riset-JSI
Komentar Anda