DIALEKSIS.COM | Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) mengkritik keras kebijakan Indonesia yang berencana memberikan opsi vaksinasi covid-19 berbayar kepada individu.

Menurut WHO, seharusnya setiap warga negara harus memiliki akses yang setara untuk vaksin Covid-19. Apalagi, varian delta yang tengah membludak di Indonesia membutuhkan cakupan vaksin yang perlu menjangkau semua warga yang paling rentan. Hal ini membuat kebijakan memberikan vaksinasi Covid-19 berbayar dinilai tidak tepat.

"Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses (vaksin tersebut)," kata Ann dalam konferensi pers WHO dikutip Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Dia pun mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia membuka opsi vaksinasi Covid-19 berbayar. Jika masalah anggaran jadi pemicu adanya vaksin berbayar, Indonesia bisa mengakses fasilitas vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility.

Adapun Covax Facility merupakan kerja sama di bawah WHO, yang bakal memberikan jatah vaksin secara cuma-cuma kepada negara yang membutuhkan.

"Mereka memiliki vaksin yang gratis, hingga 20 persen dari populasi yang didanai oleh para penyandang dana kerjasama COVAX, yang membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk mengambil pembayaran dalam perjalanannya," beber Ann.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Program Darurat WHO Mike Ryan menambahkan, Indonesia tengah dilanda peningkatan penularan varian Delta yang sangat intens selama beberapa minggu terakhir.

Usai kritikan dari Organiasi Kesehatan Dunia itu dilontarkan, akhirnya Presiden Joko Widodo mencabut rencana vaksinasi Covid-19 berbayar.

Langkah itu dilakukan merespons banyaknya kritik dan masukan publik.

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).

Pramono menyebut, mekanisme vaksinasi gotong royong pun akan dilakukan seperti sedia kala. Perusahaan bakal menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

Sementara, karyawan perusahaan tak perlu membayar biaya vaksinasi alias gratis.

"Sehingga, dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," kata Pramono. [Kompas]