Ujang Komarudin, Pakar Politik, Pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI). Foto: Antara
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pakar politik sekaligus pendiri Literasi Politik Indonesia (LPI), Ujang Komarudin, menilai pengibaran bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah bencana yang melanda Aceh berpotensi mengganggu stabilitas dan perdamaian yang telah dibangun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki.
Menurut Ujang, kemunculan simbol separatis tersebut terjadi pada momen yang sangat sensitif, ketika masyarakat Aceh masih berada dalam situasi duka dan trauma akibat bencana. Kondisi sosial dan psikologis yang rapuh, kata dia, seharusnya direspons dengan empati, solidaritas sosial, serta kehadiran negara dalam proses pemulihan.
“Dalam situasi krisis dan duka kolektif, narasi tentang ketidakadilan, pengabaian, atau ketidakhadiran negara sangat mudah dipelintir dan dipolitisasi,” ujar Ujang dalam tulisan opininya di Detik.com berjudul Menjaga Perdamaian Aceh di Tengah Duka Bencana, Jumat, 2 Januari 2026.
Ia mengingatkan, duka akibat bencana berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang untuk membangkitkan kembali sentimen lama yang sejatinya telah disepakati untuk ditinggalkan bersama melalui MoU Helsinki. Jika dibiarkan, tindakan tersebut dinilai dapat mencederai nilai kemanusiaan dan mengancam keberlanjutan perdamaian di Aceh.
“Fondasi perdamaian Aceh dibangun melalui proses panjang dan penuh pengorbanan. Memanfaatkan situasi bencana untuk menghidupkan kembali simbol pemisahan diri berisiko menggerus kepercayaan dan stabilitas yang selama ini dijaga,” kata Ujang.
Ujang juga menegaskan bahwa pengibaran bendera Bulan Bintang tidak dapat dipahami sebagai ekspresi biasa atau semata simbol kultural. Ia menilai simbol tersebut memiliki muatan ideologis dan politis yang kuat dalam sejarah konflik Aceh.
“Menormalkan simbol ini sama artinya dengan mengaburkan sejarah kekerasan dan membuka ruang bagi kebangkitan separatisme dalam bentuk baru,” ujarnya.
Sebelumnya
