Sekretariat Kabinet. [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengeluarkan surat edaran kepada para kementerian/lembaga negara. 

Isi surat edaran tersebut meminta untuk segera mendefinitifkan para pejabat Eselon I. Surat edaran ini juga ditembuskan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh pimpinan.

Dikutip dari Detikcom, disebutkan setidaknya ada 16 orang pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) yang tersebar di berbagai kementerian. Berikut adalah daftarnya:

1. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKKN) Bima Haria Wibisana

BKN merupakan lembaga yang di bawah Presiden. Namun hingga hari ini, berdasarkan website resmi BKN, Kepala BKN masih dijabat Plt yaitu oleh Bima Haria Wibisana.

Bima menyelesaikan S1-nya dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) pada tahun 1985, kemudian gelar Master of Science in Information Systems diperoleh dari DePaul University Chicago, USA tahun 1988 dan gelar PhD Public Policy and Administration dari University of Pittsburgh USA pada tahun 1996. Bima Haria Wibisana memulai karirnya sebagai staf pengajar di Universitas Indonesia pada 1997.

Sederet jabatan yang pernah diemban Bima antara lain sebagai Deputi di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias pada 2005-2009, kemudian beliau diangkat menjadi Deputi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2010-2012 dan menjadi Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2013 sampai tahun 2015.

Pada 2015 beliau kembali dilantik menjadi orang nomor satu di BKN sebagai Kepala BKN sampai 2021. Selepas menjadi Kepala BKN pada tanggal 16 Juli 2021 beliau berpindah ke jabatan fungsional ahli utama di BKN sebagai Analis Kebijakan Utama dan sekaligus diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala BKN sampai dengan sekarang.

2. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam

Nizam memiliki deretan gelar pendidikan yang lebih panjang dari nama aslinya. Yaitu Prof Ir Nizam MSc DIC PhD IPU ASEAN Eng. Nizam juga Dosen dengan status Profesor/Guru Besar Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Gelar Doctor of Philosophy berhasil diraihnya dari University of London, UK.

Pria yang lahir di Surakarta menjabat Dirjen Dikti sejak 21 Juli 2020 dan per Agustus 2021 meneruskan jabatan sebagai Plt Dirjen Diktiristek.

3. Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani

Selain Nizam, Nunuk merupakan Plt kedua di Kemendikbud yang Plt. Sehari-hari dia adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

S1-nya ia raih dari Undip, S2 dari IKIP Jakarta dan S3 dari UNJ Jakarta. Sebelum menjadi Sesdirjen, Ninuk merupakan Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (LPPKSPS).

4. Plt Kepala LKPP Sarah Sadiqa

Sehari-hari, Sarah merupakan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Selepas Kepala LKPP Azwar Anas jadi MenPAN-RB, Sarah menjadi Plt. Posisi Kepala LKPP ini adalah setara eselon 1a/jabatan pimpinan tinggi utama.

LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

5. Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo, Ismail.

Sehari-hari, Ismail adalah Dirjen Sumber Daya dan Perangkay Pos dan Informatika sejak 2016.

Ismail lahir pada 10 Agustus 1969. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Insinyur dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1993. Melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar Magister Teknik pada tahun 1999. Setelah itu ia mendapatkan gelar Doktoral di Institut Teknologi Bandung pada 2010.

Di Kementerian PPN/Bappenas, ada 5 Plt eselon I, yaitu:

6. Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian PPN/Bappenas, Emmy Soeparmijatun

7. Plt Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Subandi, MSc

8. Plt Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Dr. Ir. Slamet Soedarsono

9. Plt Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Dr. Vivi Yulaswati, MSc

10. Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Ir Rudy Soeprihadi Prawiradinata PhD

11. Plt Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama, A.M. Adiyarto Sumardjono.

Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono ditunjuk sebagai Plt oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak 16 Desember 2021. Secara definitif, Albertus Magnus adalah Staf Ahli Menteri Agama Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi.

12. Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Syailendra

13. Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono. Veri menjabat sebagai Plt sejak April 2022

Di Kemendag Veri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Dikutip dari berbagai sumber, Veri juga menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan plat merah, PT Sucofindo (Persero). Pria kelahiran 11 Juni 1964 ini diangkat sebagai komisaris utama PT Sucofindo sejak 15 Oktober 2019.

14. Plt Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham, Razilu

Sehari-hari, Razilu adalah Irjen Kemenkumham yang merangkap Plt Dirjen KI. Meski bukan lulusan Fakultas Hukum yaitu dari IPB, namun Razilu bisa menduduki jabatan Eselon I di Kemenkumham. Insinyur pertanian di bidang Keteknikan Pertanian itu kini menduduki dua pos strategis, yaitu Irjen Kemenkumham dan Plt Dirjen KI.

15. Plt Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkumham, Dhahana Putra

Dhahana Putra merupakan lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan tahun 1992. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2015. Selanjutnya menjadi Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga sejak 2020 hingga sekarang merangkap sebagai Plt Dirjen PP.

16. Plt Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana

Secara definitif, Widodo merupakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham. Selain itu, Widodo dilantik menjadi Plt Imigrasi sejak 30 Juni 2021 menggantikan Jhoni Ginting hingga sekarang. Sebelumnya, Widodo menjabat sebagai Dirjen Peraturan Perundang-Undangan.

Sehari-hari, Widodo adalah Profesor dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Jember.

Berikut isi SE Seskab yang dimaksud:

1. atau jabatan setingkat yang kosong dengan pejabat definitif dan tidak menugaskan pelaksana tugas dalam jangka waktu yang lama.

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pun diminta untuk melakukan pemantauan sekaligus penataan jabatan pimpinan tinggi yang masih dijabat oleh Plt untuk segera diproses pengisian jabatan definitifnya.(Detikcom)