DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hari ini, Senin (3/2/2025), tenaga honorer menggelar demo di depan gedung DPR/MPR yang membuat jalan Gatot Subroto memadat. 

Berdasarkan foto yang diunggah, peserta demo memakai pakaian putih dan hitam. Terlihat juga mereka membawa spanduk berisi ekpresi kemurkaan, dan tuntutan. 

“Belasan tahun mengabdi, masa jadi honorer abadi?” 

“PPPK penuh waktu harga mati.” 

Pekerja honorer yang mengelar aksi demo itu bergabung dalam Forum Komunikasi Honorer R2-R3 se-Indonesia. Mereka yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia ini menuntut agar pegawai honorer tidak hanya bisa bekerja paruh waktu.

Di spanduk yang lain, mereka kembali menyuarakan kemurkaan bahkan hingga membawa-bawa dunia. 

“Sudah kerja full waktu, dapet status PPPK paruh waktu, apa kata dunia?”

Sebelumnya, demo tenaga honorer juga berlangsung di Aceh. Di Aceh Utara, mereka menggelar demo di depan kantor Bupati, Jumat (13/1/2025). 

Mereka berasal dari kategori R2 dan R3 yang tidak lulus seleksi Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena tidak cukup kuota. Mereka menuntut diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

“Kami ini sudah lama mengabdi. Saat pandemi Covid-19, tenaga kesehatan berjuang di garis depan. Anggota BPBD terus siaga menangani banjir yang sering melanda Aceh Utara, bahkan petugas pemadam kebakaran selalu hadir saat terjadi musibah. Kami meminta pemerintah untuk menghargai pengabdian kami," teriak Yoan Puja Keusuma. 

Ratusan tenaga honorer juga pernah menggelar demo di depan gedung DPR Aceh, Selasa (14/1/2025). 

Dalam aksi tersebut, para tenaga non-ASN meminta agar Pemerintah Aceh mengangkat mereka jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu.

“Kami hanya ingin satu, angkat kami jadi PPPK penuh waktu,” tegas Koordinator Aksi Mursal Murdani. 

Setelah menggelar aksi di DPRA, massa bergerak ke Kantor Gubernur Aceh untuk menyampaikan poin-poin tuntutan mereka kepada Pemerintah Aceh. 

Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA), Abdul Qahar, menegaskan bahwa Pemerintah Aceh mengapresiasi aspirasi para pegawai kontrak dan telah berupaya mengusulkan nama-nama mereka yang terdata dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kebijakan ini bukan di tangan kita, tapi kami akan terus berjuang untuk menyampaikan tuntutan kalian ke pemerintah pusat," kata Abdul Qahar di hadapan massa.

Ia menambahkan, keputusan terkait kuota dan status pegawai sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. "Kami berusaha agar semua yang sudah lama mengabdi mendapatkan kesempatan yang sama," ujarnya.

Tenaga honorer yang menggelar demo tidak hanya di Aceh Utara dan di Banda Aceh. Tenaga honorer di Aceh Selatan juga menggelar aksi demo, Jumat (17/1/2025). 

Dalam aksinya, massa bergiliran berorasi sambil membentangkan spanduk dan kertas karton yang diminta untuk diangkat menjadi PPPK. Tidak sedikit para demonstran ini menangis memohon agar mereka diangkat menjadi pppk penuh waktu.

“Kami meminta agar Presiden Prabowo segera mengangkat kami jadi PPPK. Kami telah bekerja puluhan tahun menjadi tenaga honorer tanpa kejelasan,” kata guru honorer, Farida.

Tidak hanya tenaga honorer guru. Sebelumnya juga ada ribuan tenaga honorer kesehatan yang menggelar aksi demo, meski diguyur hujan, Senin (13/1/2025). 

Demontrasi ini merupakan aksi lanjutan setelah sebelumnya pada Kamis (9/1/2025) ratusan honorer nakes telah lebih dulu menggelar audiensi di Kantor DPRK Aceh Selatan menuntut hal yang sama. 

Apakah kemurkaan para tenaga honorer itu berbuah nasib baik kepada mereka yang sudah mengabdi itu? Jawabannya sangat tergantung kepada mereka-mereka yang memiliki pena politik di gedung wakil rakyat dan gedung pemerintahan, daerah, provinsi dan pusat. 

Kita berharap kebijakan yang berbuah kemurkaan dari rakyat jangan lagi terjadi, sebab itu tidak baik bagi spirit pembangunan negeri. [ra]