DIALEKSIS | Jakarta - Pemimpin Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab Rizieq tidak yakin pemerintah akan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) jika dalam Pilpres mendatang petahana kembali.

Diyakini Rizieq mau kembali ke Indonesia jika pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Ketua Umum Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Abdul Chair Ramadhan mengatakan, pemimpin FPI teresebut tidak tidak memungkinkan untuk pulang ke Tanah Air, tanpa pergantian pemerintahan Indonesia. "Imam besar katakan kalau Prabowo menang, beliau akan pulang," kata Chair di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Chair juga menyinggung sejumlah nama yang menurutnya dikriminalisasi oleh pemerintah. Misalnya, Ahmad Dhani, Jonru Ginting, Alfian Tanjung, bahkan Buni Yani. Bagi Abdul Chair semua kasus yang dituduhkan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Chair juga menilai harus ada gerakan untuk mengawal proses Pilpres secara masif. Ini agar elit yang berkuasa tidak mencederai hukum seperti yang dianggapnya terjadi saat ini.

Selain itu, anggota Komisi III dari Partai Gerindra Muhammad Syafi'i mengatakan, kinerja penegakan hukum perlu dicermati. Selain Polri dan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga disoroti lantaran hanya fokus melakukan penindakan saja.

Padahal, aspek pencegahan juga menjadi hal penting dalam pemberantasan korupsi. "Karena saat ini yang paling banyak adalah Operasi Tangkap Tangan (OTT), tapi menurunkan keinginan korupsi tak dilakukan KPK," ujar Syafi'i.(Katadata)