Sudirman Said

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Sudirman Said, mengatakan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) lebih banyak pejabat yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibandingkan saat pemerintahan sebelumnya. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pejabat yang diproses KPK saat era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sekitar 50 persen.

"Kalau lihat statistik, maka di periode pemerintahan sekarang, empat tahun terakhir, itu jumlah yang berurusan sama KPK jauh lebih banyak daripada periode terdahulu. Saya punya data 15 tahun, dari 600 orang itu pejabat publik kena korupsi itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir," sebutnya ditemui di The Atjeh Connection, Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Menurut mantan Menteri ESDM era Jokowi ini, saat ini ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol (check and balance). Pelemahan ini dilihat dari indeks korupsi yang turun tapi media dan civitas akademika atau kampus kehilangan daya kritis, serta parpol mengalami pelemahan fungsi pengawasan.

"Jadi satu tren yang sangat menyedihkan dan memang tanda-tandanya cukup menarik. Misal baru di periode ini seorang penyidik KPK disiram air keras tanpa ada tindakan. Periode ini, empat dari tujuh lembaga tinggi negara kepalanya, pimpinannya itu masuk ke penjara. Jadi ini tanda sedang terjadi pelemahan check and balance,"paparnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan ini, caleg dari Partai Gerindra ini mengatakan Indonesia butuh pemimpin yang bekerja strategis dan memiliki prioritas yang dikonsep dengan baik sehingga prioritas menjadi lebih tertata. Hal ini, kata Sudirman, juga menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan partai politik.

"Dan siapapun pemimpin, partainya harus punya pandangan seperti itu. Diperlukan kepemimpinan etis, yang memberikan keteladanan sehingga mewarnai seluruh lembaga tinggi negara. Itu yang kita harapkan," jelasnya.

"Agenda penyelesaian korupsi bukan hanya satu partai tpi seluruh bangsa. Jadi lepas dari partai apapun itu, sedang di pemerintahan atau oposisi, punya kepentingan yang sama," jelas Sudirman Said. Merdeka.com