Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Tempo)

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan keresahannya soal belanja pemerintah daerah (pemda) melalui APBD. Pasalnya 70% digunakan untuk keperluan PNS pemda, sisanya baru untuk masyarakat.

Hal itu dia sampaikan saat bertemu dengan para kepala daerah di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Kamis (15/11/2019).

"Jadi APBD-nya hampir 70% untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat, itu kan salah," ujarnya.

Dia menjelaskan, 13,4% APBD habis untuk perjalanan dinas para pegawai negeri sipil (PNS) di pemda. Lalu 17,5% digunakan untuk belanja jasa kantor. Untuk kedua hal itu saja, APBD yang terpakai sudah 30,9% sendiri.

Belum lagi ditambah dengan belanja pegawai, yang kata Sri Mulyani menghabiskan 36% dari APBD yang ada. Atas hitung-hitungan Sri Mulyani, didapatkan angka 70% dari APBD habis untuk kebutuhan PNS pemda.

"Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wara-wiri. Dan kami dengan Mendagri dengan menteri yang lain, Presiden sudah minta bisa dikoordinir sehingga jangan hari ini Menteri Keuangan ngundang sosialiasi, besok Menkes sosialisais, bulan depan Menteri Pendidikan lain lagi, sehingga bapak ibu, memang wara-wiri," ujarnya.

Dirinya pun meminta pengelolaan APBD tersebut diperbaiki. Menurutnya alokasi belanja daerah kurang fokus. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan harus fokus.

"Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi. Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus, program dan kegiatan itu bermacam-macam, padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja," tambahnya.