DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Joko Widodo lagi-lagi menegur para menteri Kabinet Indonesia Maju soal realisasi anggaran penanganan Virus Corona dan dampak yang menyertainya.

Data terakhir yang diterima Presiden pada 22 Juli 2020, dari total stimulus Rp695 triliun, penyerapan anggaran hanya 19 persen atau Rp136 triliun.

“Inilah yang harus segera diatasi oleh Komite dengan melakukan langah terobosan, kerja lebih cepat, sehingga serapan anggaran yang belum optimal betul-betul bisa diselesaikan,” kata Jokowi membuka rapat terbatas Pengarahan kepada Komite Penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2020).

Jokowi menjabarkan bahwa perlindungan sosial mencatat realisasi anggaran tertinggi, tetapi tetap belum mencapai separuhnya. Bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 baru terserap 38 persen.

Pada periode yang sama stimulus kepada UMKM telah disalurkan sebesar 25 persen, termasuk penempatan dana di Himpunan Bank Negara. Seperti diketahui, BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN menerima penempatan dana pemerintah senilai Rp30 triliun.

Jokowi melanjukan bahwa insentif untuk dunia usaha telah terealisasi sebesar 13 persen. Penyerapan paling rendah terjadi pada sektor kesehatan dan dukungan untuk sektoral dan pemerintah daerah. Secara berurutan, keduanya baru menyerap 7 persen dan 6,5 persen.

“Saya ingatkan kalau masalah di regulasi di administrasi segera dilihat betul. Kalau regulasi, revisi regulasi agar ada percepatan. Lakukan shortcut, lakukan perbaikan dan jangan sampai ada ego daerah,” kata Presiden.

Sebelumnya, Jokowi sempat menumpahkan amarah kepada para menteri karena hal serupa. Kala itu, atau satu bulan lalu dia mengancam melakukan perombakan kabinet hingga pembubaran lembaga karena kerja para menteri tidak menunjukan perkembangan signifikan setelah 4 bulan virus Corona di Indonesia.