Soal Dugaan Bisnis PCR, Sejumlah Menteri Dilaporkan ke KPK
Font: Ukuran: - +
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [Foto: Ist]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/11/2021), siang ini.
Wakil Ketua Umum Prima Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.
Pihaknya juga menolak secara tegas penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara demi menguntungkan kepentingan pribadi maupun bisnis yang mereka punya.
Terlebih, tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi yang sulit di tengah pandemi Covid-19.
Pihaknya juga akan membawa sejumlah bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR tersebut. Rencananya, Prima akan melakukan pelaporan ke KPK, pada hari ini, pukul 11.00 WIB.
Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.
Ia menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).
Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.
Di pihak lain, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu.
Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang dikaitkan dengan Erick hanya melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan keseluruhan pengetesan.
Senada, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menepis kabar Luhut ikut mendirikan PT GSI untuk bisnis tes PCR. Dia berkata Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi. (CNN Ind)