DIALEKSIS.COM | Jakarta - Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D merupakan sosok yang tak asing lagi di tengah masyarakat. Kepiawaiannya dalam memimpin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian RI telah diakui banyak pihak. Sepak terjangnya dalam membongkar jaringan terorisme pun tak dapat diragukan lagi. Kini, orang yang pernah menjadi orang nomor satu di Kepolisian itu, mendapat amanah sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo dalam Silaturahmi dan Serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019) mengucapkan selamat datang kepada Tito Karnavian selaku Mendagri dan Kepala BNPP.

"Kepada Bapak Tito Karnavian yang mendapat amanah sebagai Mendagri, kedudukan bapak juga ex-officio menjadi Kepala BNPP. Selamat datang kami ucapkan di tengah-tengah keluarga Kemendagri dan BNPP. Kami siap melaksanakan penugasan, arahan, amanat apa yang diinstruksikan oleh Bapak Mendagri," kata Hadi.

Hadi juga meyakini, tugas menjadi Kapolri tak akan bebeda jauh dengan Mendagri. Irisan besarnya misalnya terlihat dari pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam menjaga stabilitas daerah.

"Tugas Bapak sebagai Kapolri tidak berbeda jauh dengan Mendagri, karena menjaga ketenteraman dan ketertiban ini juga bagian dari Mendagri. Bapak membawahi 34 Provinsi, dan seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, di sini pun bapak melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemda. Khusus Tahun 2020 tentu akan melaksanakan pembinaan Pilkada di 270 daerah," ujar Hadi.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri Tito Karnavian juga mengucapkan terima kasih atas sambutan Keluarga Besar Kemendagri dan BNPP. Ia juga mengaku akan bergerak cepat dan menyesuikan gaya kepemimpinan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam bekerja.

"Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat, sengaja saya sepakat dengan Pak Tjahjo, setelah selesai rangkaian di istana, langsung ke sini, karena masing-masing kita udah dikejar kegiatan lain, kami sudah tahu pola kepemimpinan Presiden kita ini langsung tancap gas, kerja, kerja, kerja!" kata Tito.

Menurutnya, terpilihnya ia sebagai Mendagri periode 2019-2024 merupakan momentum yang tak akan dilupakan. Pasalnya, jabatan tersebut merupakan amanah yang membuat ia menanggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI, juga sebagai anggota Kepolisian.

"Ini momentum yang tak akan terlupakan, jabatan dan amanah yang diberikan oleh Allah melalui Presiden ini membawa konsekuensi karir saya sebagai anggota Kepolisian dan Kapolri, karena menjabat jabatan yang dijabat oleh sipil, maka saya harus berhenti bukan hanya sebagai Kapolri, tetapi juga sebagai Anggota Polri," ungkapnya.

Pengalaman menjadi seorang yang menduduki jabatan Sipil merupakan hal yang baru baginya. Terlebih, kultur atau budaya kerjanya juga sangat berbeda dibandingkan lingkungan Kepolisian.

"Ini hal baru bagi saya masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian. Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru, dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri, disiplin dan komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair dan fleksibel," jelas Tito.

Dipaparkan Tito, sebagai Kementerian tertua, Kemendagri menghadapi tantangan yang kian kompleks. Dengan adanya sistem Otonomi Daerah, kepala daerah memiliki kewenangan tersendiri dalam mengurus daerahnya, meski tetap dalam pengawasan Kemendagri sebagai poros pemerintahan dalam negeri.

"Ke depan tantangan kita sangat berat. Kemendagri salah satu kementerian yang disebut dalam konstitusi yang menjadi kementerian tertua dan tidak bisa diubah, di era demokrasi saat ini dengan adanya Otonomi Daerah semakin menjadi kompleks. Beda menjadi Mendagri di era Otonomi Daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat, tapi melalui Pilkada yang dipilih oleh rakyat sehingga tidak mungkin bebas dari konflik kepentingan," terangnya.

Atas dasar tersebut, ia meminta dukungan semua pihak khususnya jajaran Kemendagri dan BNPP untuk bersama membaktikan diri pada bangsa dan negara untuk menjawab tantangan tersebut.

"Prinsipnya saya ingin diterima di keluarga besar Kemendagri dan BNPP, saya juga mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran untuk bersama kita membaktikan diri pada Pemerintah, bangsa, negara, dan masyarakat sesuai yang diamanatkan kepada Kemendagri dan BNPP," imbuhnya.

Ia juga mengapresiasi kinerja Mendagri periode 2014-2019 Tjahjo Kumolo. Menurut Tito, Tjahjo Kumolo merupakan Guru Besar Politik yang telah banyak mengajari dan memberikan inspirasi di bidang ilmu politik.

"Selamat jalan Pak Tjahjo, terimakasih atas kehadiran Bapak selama lima tahun di Kemendagri dan mengelola BNPP. Kami doakan bapak sehat dan mampu melaksanakan tugas di tempat baru. Bagi saya, Bapak Tjahjo Kumolo merupakan guru besar politik dan bagaimana keluasan ilmu pengetahuan serta kemampuan yang tajam dalam menggali permasalahan, saya belajar dari Tjahjo Kumolo," ujarnya.

Jenderal Polisi (Purn.) Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D merupakan lulusan terbaik Akademi Kepolisian (1987) peraih bintang Wiyata Cendekia dan menyandang predikat Cum Laude pada bidang Strategic Studies with Interest on Terrorism di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore pada Tahun 2013. Pria kelahiran Pelembang, 26 Oktober 1964 itu juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua (2012), Kapolda Metro Jaya (2015), Kapolri (2016), hingga akhirnya menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri periode 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju. (Rilis)