Sumber : PDI Perjuangan

DIALEKSIS.COM | Nasional - Desa diyakini sebagai sumber dari kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Dengan dasar pemikiran demikian, Hasto meminta kepala daerah untuk mampu mengelola desa dan juga kelurahan. Terutama yang ramah pada anak dan perempuan. 

"Desa dan kelurahan ramah perempuan dan peduli anak bukan hal baru di PDI Perjuangan. Ini termaktub dalam sila ketiga Pancasila tentang persatuan dan kebangsaan. Partai tidak pernah membedakan dari suku, agama, status sosial, hingga gender,” kata Hasto, dalam keterangannya, Minggu 20 Maret 2022.

Itu disampaikannya dalam dialog interaktif dengan pimpinan daerah perempuan yang diusung dari PDIP, membahas upaya mewujudkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Acara ini digelar DPP PDIP bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak yang dipimpin Sri Rahayu. Turut hadir seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

Ketua DPP PDIP Wiryanti Sukamdani, Wasekjen Sadarestuwati serta sejumlah anggota DPR RI turut hadir termasuk Selly Andriany Gantina yang menjadi moderator.

Sri Rahayu mengatakan pihaknya menjalankan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam pidatonya pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-48 PDI Perjuangan tahun 2022. Yakni pentingnya pembangunan Indonesia yang dimulai dari desa. 

“Desa adalah ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidup tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara serta sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa,” ungkap Sri Rahayu. 

Sri Rahayu juga mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara keempat terbesar di dunia, dari 270.2 juta populasi, 49.5 persen adalah perempuan dan 30.1 persen berusia anak-anak. Maka sebuah potensi luar biasa bagi perempuan agar terlibat langsung dalam pembangunan bangsa saat ini dan ke depannya.

“Perempuan harus mampu menjadi generasi penerus bangsa yang ikut bertanggungjawab memajukan bangsa dan negara ke depan,” tambahnya. 

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang mengatakan desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan ramah terhadap anak harus dilaksanakan. Yakni dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ia berharap pembangunan ini berjalan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan yang sesuai visi pembangunan Indonesia.

“Ada beberapa prinsip pengembangan DRPPA diantaranya dilakukan secara gotong royong, non diskriminasi, prinsip demokrasi, tanpa kekerasan terhadap perempuan dan anak, kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak serta penghargaan terhadap pandangan perempuan dan anak,” tegas Menteri PPPA. 

Selain itu DRPPA juga diharapkan menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis kesetaraan gender, serta perlindungan hak perempuan dan anak. 

“Jumlah dan peran desa yang dangat besar dalam pembangunan nasional tentunya sangat strategis untuk dapat diberdayakan dalam mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip no one left behind, agar tidak ada satu orang pun yang tertinggal,” ucapnya.

"Keberhasilan program ini tetap tergantung pada kebijakan para pimpinan daerah dalam memberdayakan warganya," ucapnya.

Atas dasar itu, Menteri Bintang meminta kepada kepala daerah yang hadir dalam dialog interaktif, agar menyusun regulasi kebijakan dan program kegiatan di wilayah masing-masing [viva.co.id].