DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kekuasaan harus selalu dalam pengawasan. Dia berpendapat hal itu harus dilakukan demi memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

SBY mengatakan sebaiknya kekuasaan diawasi oleh kekuatan lain. Dia mencontohkan konsep Trias Politica di mana eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi. Dia menyebut rakyat juga bisa mengawasi pemerintah.

“Check and balances antara negara dengan rakyat, pemimpin dengan yang dipimpin, itu indah sekali dalam rangka to ensure bahwa tidak ada itu, power should not be unchecked, mesti ada pengecekannya,” kata SBY di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (31/1/2022).

SBY mengenang 10 tahun masa pemerintahannya. Dia berkata ia seringkali mendapat kritik dari para aktivis dan lembaga swadaya masyarakat.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu merasa tak masalah selalu dihujani kritik. Menurutnya, tindakan para aktivis itu mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan secara benar dan lurus.

“Tentu kekuasaan yang diraih sesuai dengan tatanan konstitusi yang kita miliki melalui free and fair election dan betul-betul mendapat strong mandate dari the people. Pemimpin seperti itu sah, legitimate, dan legal,” tutur SBY.

SBY berpendapat Indonesia, sebagai bangsa yang muda, harus terus menyempurnakan demokrasi. Dia meyakini ada harapan mengenai demokrasi Indonesia di masa mendatang.

“Kita sebagusnya tidak pernah lelah untuk belajar dan belajar dan insyaAllah masa depan kita, demokrasi kita, akan makin baik sehingga prinsip ‘Dari, oleh, dan untuk rakyat’ dapat dipenuhi,” ucapnya. [cnnindonesia]