DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp58,973 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh selama periode 2026-2028.
Anggaran tersebut merupakan bagian dari komitmen pendanaan pemulihan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang mencapai Rp100,166 triliun.
Hal itu disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Wilayah Aceh Safrizal ZA, dalam Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran pemulihan Aceh dibagi dalam tiga tahun.
Safrizal ZA menjelaskan, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh dibagi dalam empat tahapan. Proses tersebut dimulai dari pemulihan awal pada Januari hingga Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi selama dua tahun pada periode 2026-2027.
Selanjutnya, pemerintah melaksanakan tahap rekonstruksi selama tiga tahun, yakni 2026–2028. Setelah tahapan tersebut, program diarahkan pada penataan sistem ketangguhan jangka panjang setelah 2028.
Menurut Safrizal, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki infrastruktur yang rusak.
Pemerintah juga perlu memastikan pembangunan kembali mampu menghadapi risiko bencana di masa mendatang, terutama di tengah perubahan iklim dan potensi cuaca ekstrem.
Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp24,215 triliun. Selanjutnya, Rp20,219 triliun dialokasikan pada 2027 dan Rp14,539 triliun pada 2028.
"Total komitmen pendanaan pemulihan untuk tiga provinsi mencapai Rp100,166 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh mendapatkan alokasi sebesar Rp58,973 triliun untuk periode 2026 sampai 2028," jelas Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.
Selain menjelaskan alokasi anggaran, Safrizal turut memaparkan perkembangan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana.
Berdasarkan data per 18 November 2026, sebanyak 46 ruas jalan nasional yang terdampak telah kembali beroperasi atau mencapai 100 persen.
Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Sebanyak 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.
Untuk infrastruktur jembatan, sebanyak 23 unit jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional atau mencapai 100 persen.
Adapun jembatan daerah masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dari total 655 unit jembatan yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali fungsional. Sisanya masih dalam tahap penanganan dan konstruksi, termasuk pembangunan jembatan darurat.
Safrizal mengatakan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pemulihan infrastruktur seperti kondisi sebelum bencana, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem ketangguhan jangka panjang.
Menurutnya, perubahan iklim dan potensi terjadinya siklon setiap tahun menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan kembali infrastruktur di Aceh.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca dengan curah hujan sangat tinggi dapat meningkatkan debit air sungai dan memperbesar risiko banjir. Karena itu, pembangunan kembali infrastruktur perlu mempertimbangkan kemampuan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana berikutnya.
"Jangan sampai infrastruktur yang sudah selesai direhabilitasi kembali rusak ketika terjadi hujan susulan atau banjir. Kita harus membangun sistem yang lebih tangguh untuk menghadapi potensi bencana ke depan," demikian Safrizal. [nh]