DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah menolak seluruh bantuan dari pihak luar terkait upaya pembebasan Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens dari tangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Mahfud menjelaskan jika pemerintah menerima bantuan dari negara lain atau LSM internasional, maka akan ada pihak lain yang akan ikut campur termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Apapun taruhannya tidak boleh internasional ke situ, karena kalau itu diiyakan, nanti akan merembet, ke PBB, ke mana. Ternyata ada ini, ada itu sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM internasional yang datang ke kita," ujarnya kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Mahfud juga meyakini apabila pemerintah masih mampu untuk melakukan operasi pembebasan pilot Susi Air. Karenanya ia mengatakan bantuan dari pihak luar dirasa masih belum diperlukan.

"Kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain. Ini internal kita, dan kita bisa melakukan itu," kata dia.

Ihwal ancaman KKB yang akan menembak Philip dalam dua bulan, Mahfud menilai hal tersebut bukan lagi hal yang baru disampaikan kepada pemerintah.

Kendati demikian, ia menegaskan pada prinsipnya pemerintah akan berusaha membebaskan Philip dengan selamat.

"Kalau ancaman dibunuh kan udah sering, tetapi prinsip kita, kita akan menyelamatkan nyawa sandera. Itu aja," katanya.

Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari setelah mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam video terbaru, Pilot Susi Air itu menyebut KKB akan menembaknya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan.

"Jika itu (negosiasi) tidak terjadi dalam waktu dua bulan, mereka mengatakan akan menembak saya," kata Philip.