Rektor Unimal Usulkan Presiden Prabowo 17 Agustus di Bumi Serambi Mekah

 Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng. Foto: for Dialeksis

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Rektor Universitas Malikussaleh, Prof. Dr. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN.Eng, mengajukan gagasan inovatif agar upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Aceh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Gagasan ini disampaikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi sejarah Aceh dalam perjuangan kemerdekaan serta kedekatan emosional masyarakat Aceh dengan Presiden terpilih.

Dalam pernyataannya, Prof Herman menegaskan bahwa Aceh layak menjadi pionir lokasi pelaksanaan upacara kenegaraan tersebut, mengingat provinsi ini memiliki ikatan historis yang tak terbantahkan dengan pendirian Republik Indonesia. 

“Jika di era Presiden Joko Widodo, acara keskalaran agama (harmoni keagamaan) dilaksanakan secara bergilir di berbagai provinsi, maka sudah sepatutnya di era Presiden Prabowo, momentum 17 Agustus dimulai dari Aceh. Ini adalah bentuk keadilan simbolis untuk daerah yang jasanya sering terlupakan,” ujarnya kepada media, Sabtu (19/04/2025).

Prof. Herman memaparkan sejumlah alasan mengapa Aceh pantas menjadi tuan rumah. Pertama, peran Radio Rimba Raya di Aceh yang pada 1949 menyiarkan pesan bahwa Indonesia belum takluk kepada Belanda, menjadi bukti nyata kontribusi Aceh dalam mempertahankan kedaulatan. Kedua, Aceh telah melahirkan puluhan pahlawan nasional, termasuk 10 di antaranya yang namanya harum dalam sejarah perjuangan. 

“Tanpa pengorbanan rakyat Aceh, mungkin kita tidak akan merasakan kemerdekaan seperti saat ini,” tambahnya.

Selain itu, ia menyoroti kedekatan emosional Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat Aceh. Prabowo diketahui kerap menyampaikan apresiasi terhadap semangat juang rakyat Aceh, termasuk saat kunjungannya ke daerah tersebut pasca-pemilu. 

“Masyarakat Aceh sangat merindukan kehadiran Bapak Presiden di tanah mereka. Ini adalah ‘hutang kedatangan’ yang perlu dilunasi untuk membalas dukungan dan kecintaan mereka,” tegas Prof Herman.

Ketua Kagama Lhokseumawe Raya ini juga mengajak pemerintah pusat untuk serius mempertimbangkan usulan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan nasional. 

“Aceh bukan hanya daerah konflik, tapi daerah pejuang. Menjadikan Aceh sebagai lokasi upacara 17 Agustus akan menjadi simbol rekonsiliasi dan penghargaan negara terhadap sejarah,” ucapnya.

Ia berharap gagasan ini dapat direspons positif oleh Istana, mengingat Presiden Prabowo dikenal sebagai pemimpin yang peka terhadap nilai-nilai sejarah dan keinginan rakyat. “Ini momentum tepat untuk membangun narasi baru: dari Aceh untuk Indonesia,” harapnya.

“Jika usulan ini diterima, upacara 17 Agustus di Aceh tidak hanya menjadi peristiwa seremonial, tetapi juga pengingat akan semangat nasionalisme yang tertanam dalam DNA rakyat Indonesia, khususnya Aceh. Langkah ini akan mempererat hubungan pemerintah pusat dengan daerah sekaligus mengembalikan marwah Aceh sebagai salah satu pilar penting NKRI,” tutup Prof Herman terkenal humble ini.