DIALEKSIS.COM | Jakarta - Banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit bahkan wafat usai melaksanakan tugas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadi salah satu alasan Ombudsman Republik Indonesia untuk  melakukan kajian sistemik terkait penyelenggaran Pemilu tahun ini. Kajian ini akan menghasilkan beberapa saran perbaikan untuk pelaksanaan Pemilu di masa yang akan datang.

 Hal ini  disampaikan Ketua Ombudsman RI Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph. D dalam acara Ngopi Bareng Ombudsman bertema Penghormatan Bagi Pahlawan Pelayanan Publik dalam Pemilu 2019, Selasa (30/4) di Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

 "Ombudsman prihatin dan menyampaikan belasungkawa atas banyaknya petugas KPPS yang jatuh sakit dan wafat usai menjalankan tugasnya dalam Pemilu 2019. Sekaligus menyampaikan penghargaan bagi beberapa Petugas KPPS yang telah wafat melalui keluarganya," jelasnya.

 Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (29/4), jumlah petugas KPPS yang wafat mencapai 296 jiwa tersebar di 34 provinsi. Sedangkan jumlah petugas KPPS yang jatuh sakit sebanyak 2151 orang.

 Menurut Amzulian, kajian Ombudsman tersebut mencakup sisi regulasi, perencanaan, organisasi, rekrutmen, pelatihan hingga dukungan dan fasilitas bagi petugas KPPS. "Apakah ada pemeriksaan kesehatan bagi petugas KPPS sebelum perekrutan itu akan kita cek," imbuhnya.

 Ombudsman juga akan mengingatkan kepada Pemerintah agar menepati janji untuk memberikan santunan bagi keluarga petugas KPPS yang wafat setelah menunaikan tugasnya dalam Pemilu 2019.

 Dalam kegiatan Ngopi Bareng Ombudsman ini hadir sebagai narasumber Ketua Panwas Kota Tangerang, M. Agus Muslim dan Ketua KPUD DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos. Turut hadir pula dari pihak petugas KPPS Tanjung Priok Jakarta yang jatuh sakit yakni Ibu Tursina Maya dan istri Alm. Abdul Rachim Petugas KPPS Jatibening Bekasi yang wafat pada Rabu (24/4), Ibu Masnun. Hadir sebagai undangan, Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah, Komisioner Bawaslu, Rahmat Bagja, Kepala Biro Pelayanan Masyarakat  Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo, serta Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. (humas)