Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P, Ketua PERHEPI Aceh. [Foto: dokumen untuk dialeksis.com]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengumumkan rencana revitalisasi pabrik-pabrik pupuk tua dengan anggaran mencapai Rp116 triliun. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan operasional, mengurangi emisi gas, dan mendukung target swasembada pangan pemerintah.
“Banyak pabrik kami yang sudah beroperasi puluhan tahun, seperti PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) sejak 1959, PT Petrokimia Gresik (1972), hingga PT Pupuk Iskandar Muda (1982). Revitalisasi akan membuat operasional lebih efisien dan mengurangi beban subsidi,” ujar Rahmad di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Selain merevitalisasi pabrik lama, perusahaan juga akan membangun pabrik pupuk baru di Fakfak, Papua Barat, dengan anggaran Rp15 triliun dari total Rp116 triliun. Pabrik ini ditargetkan mulai dikonstruksi pada 2026, dengan prioritas distribusi di wilayah Indonesia Timur.
“Saat ini kami masih fokus pada penyelesaian perizinan,” tambah Rahmad.
Menurutnya, revitalisasi sejalan dengan program Kabinet Merah Putih untuk mencapai swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memproyeksikan kenaikan produksi beras 7 juta ton pada 2045 menjadi landasan penting.
“Pupuk adalah komponen kunci. Kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya swasembada tahun ini, tapi selamanya,” tegasnya.
Menanggapi rencana revitalisasi pabrik pupuk tersebut, Dr. T. Saiful Bahri, S.P., M.P., Dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) dan Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Aceh, menyebut langkah PT Pupuk Indonesia sebagai game-changer strategis.
“Revitalisasi pabrik tua seperti Pusri dan Petrokimia Gresik adalah keharusan. Infrastruktur yang sudah puluhan tahun musti diperbarui untuk meningkatkan efisiensi, menekan emisi, dan mengurangi ketergantungan subsidi,” ujarnya kepada Dialeksis.com saat dihubungi pada Selasa (25/3/2025).
Ia juga menyoroti pembangunan pabrik di Fakfak sebagai terobosan pemerataan. “Selama ini, ketimpangan distribusi pupuk antara Indonesia Barat dan Timur menghambat produktivitas. Kehadiran pabrik ini bisa memangkas biaya logistik dan mendorong ekstensifikasi lahan di Papua. Namun, infrastruktur pendukung seperti jalan dan pelabuhan harus disiapkan agar manfaatnya optimal,” paparnya.
Menurut Saiful, sinergi revitalisasi dengan target swasembada pangan perlu didukung kebijakan holistik.
“Peningkatan produksi pupuk harus diimbangi edukasi pemupukan berimbang, akses benih unggul, dan perbaikan irigasi. Kolaborasi dengan akademisi, penyuluh, dan petani mutlak diperlukan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar revitalisasi mengadopsi prinsip circular economy, seperti konversi limbah pabrik menjadi energi terbarukan. “Transparansi anggaran Rp116 triliun juga harus dijaga agar program tidak hanya high-cost, tapi high-impact,” tambahnya.
Dr. Saiful menutup dengan optimisme: “Dengan eksekusi tepat, langkah ini bisa menjadikan Indonesia bukan hanya swasembada, tapi juga lumbung pangan global di 2045.” [ra]
Sebelumnya
