DIALEKSIS.COM | Jakarta - Proyek strategis pemerintah Base Transceiver Station (BTS) jaringan sinyal 4G dibangun untuk kepentingan serta memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat (rakyat) yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Infrastruktur BTS 4G diyakini akan membuat masyarakat di wilayah tersebut dapat menggunakan jaringan telekomunikasi dengan kualitas 4G dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, dapat memberikan dampak yang positif dalam peningkatan taraf hidup masyarakat di wilayah 3T.

"BTS untuk untuk kepentingan rakyat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika memberikan sambutan dalam Peresmian Pengoperasian Sinyal BTS 4G BAKTI dan Integrasi Satelit Satria-1 di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut) pada Kamis (28/12/2023).

Presiden menjelaskan, keberadaan proyek itu berpeluang besar menyambungkan komunikasi antarpenduduk di seluruh wilayah Indonesia. Melalui pemancar BTS 4G, akses komunikasi melalui jaringan telekomunikasi berkualitas dapat dirasakan oleh berbagai elemen masyarakat.

Secara merata dapat dirasakan oleh masyarakat di setiap pelosok tanah air. Kini setiap masyarakat akan dapat saling berkomunikasi melalui BTS berjejaring 4G.

Kemudian, tantangan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dapat diantisipasi melalui pembangunan infrastruktur BTS 4G.

"Kondisi geografis kita tidak mudah tidak seperti negara-negara yang lain. Yang hanya satu daratan dan kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau serta menghubungkan dari satu pulau ke pulau lain," jelas Presiden Jokowi.

Presiden meyakini, keberadaan BTS 4G akan memperkuat sejumlah bidang di antaranya pendidikan, kesehatan ekonomi, hingga sosial. Semakin kuatnya sejumlah bidang tersebut, akan berdampak secara langsung terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

"Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita," harap Presiden.

Betapa pentingnya hal itu, lanjut Presiden proyek strategis pemerintah tersebut harus terus berjalan sesuai dengan rencana. Maka, instansi pemerintah terkait hingga aparat penegak hukum harus mendampingi penyelesaian pembangunan BTS 4G di seluruh wilayah.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), lanjut Presiden, harus berupaya maksimal dalam memenuhi target awal semester I tahun depan dapat terwujudnya seluruh pembangunan BTS di Indonesia.

Mengingat, sisa pembangunan BTS hanya menyisakan di wilayah Papua sebanyak 630 pemancar. Sulitnya medan dan faktor keamanan menjadi alasan utama terhambatnya pembangunan BTS 4G.

"Saya kawal penyelesaian awal semester I tahun 2024," tegas Presiden.

Selanjutnya, pengawasan ketat dari aparat penegak hukum juga harus dilakukan secara intensif. Sebab, pembangunan infrastruktur BTS memakan biaya yang sangat banyak, sehingga patut diawasi secara ketat oleh aparat penegak hukum.

Adanya keterlibatan dari aparat penegak hukum, tentunya akan membuat proyek strategis pemerintah itu dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam beberapa waktu ke depan.

Sebab, tidak adanya masalah hukum dalam proyek BTS 4G akan mengakselerasi penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut di sejumlah wilayah di tanah air.

"Jangan sampai ada masalah hukum proyeknya dihentikan proses hukumnya," pungkas Jokowi.