Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor, M.A. Foto: doc Dialeksis
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. Firman Noor, M.A., menilai keberadaan partai politik di Indonesia saat ini lebih banyak diwarnai pesimisme dibandingkan optimisme. Menurutnya, partai politik yang seharusnya menjadi tumpuan demokrasi justru dalam banyak kasus memperlihatkan kecenderungan yang berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
Firman menjelaskan, sebagian besar partai politik saat ini masih dikelola dengan corak personalized party, yakni pola pengelolaan yang menempatkan figur sentral sebagai penentu utama arah dan keputusan partai. Dalam kondisi tersebut, partai cenderung menyerupai “perusahaan pemenangan elektoral” yang dikendalikan oleh elite pusat dengan instruksi yang bersifat dominan.
“Partai-partai belakangan ini semakin terlihat seperti perusahaan pemenangan elektoral yang dikelola oleh para pimpinan partai, layaknya kumpulan CEO. Instruksi lingkar elite pusat bersifat mutlak, meskipun dalam praktiknya ada pendelegasian wewenang ke daerah,” ujar Firman kepada Dialeksis, Jumat (8/5/2026).
Menurut Firman, pola pengelolaan yang terlalu terpusat membuka ruang bagi menguatnya oligarki politik di internal partai. Hal ini membuat partai lebih berfungsi sebagai pelaksana kepentingan elite dibandingkan sebagai saluran aspirasi masyarakat. Akibatnya, keterikatan masyarakat terhadap partai politik pun tetap rendah.
Ia menilai kondisi tersebut turut berkontribusi terhadap kemunduran kualitas demokrasi di Indonesia. Padahal, partai politik memiliki peran penting dalam menentukan wajah demokrasi. Jika kualitas demokrasi internal partai menurun, maka kualitas demokrasi nasional juga akan ikut terdampak.
“Partai politik seharusnya menjadi penjaga kehidupan politik demokratik yang bermartabat, taat hukum, dan aspiratif. Namun ketika partai hanya direduksi menjadi alat pengeruk suara yang sangat pragmatis, demokrasi substansial akan semakin terpukul mundur,” kata Firman Senior Associate Fellow di The Habibie Center.
Meski demikian, Firman menegaskan bahwa kondisi partai politik di Indonesia masih dapat diperbaiki. Ia menyebut setidaknya terdapat tiga langkah penting yang perlu dilakukan.
Pertama, memperkuat pelembagaan partai. Menurutnya, pelembagaan partai diperlukan agar partisipasi demokratik kader dan anggota dapat semakin dihargai serta diberi ruang kontribusi yang lebih besar. Ia menyebut hasil kajian Tim Riset Partai Politik BRIN pada 2020“2024 menunjukkan bahwa kualitas pelembagaan partai politik di Indonesia berada pada kategori “sedang”, sehingga masih ada peluang untuk ditingkatkan.
Kedua, membangun budaya gagasan demokratik secara berkelanjutan. Firman menilai partai harus menjadi pusat inovasi gagasan dan gerakan demokrasi yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Partai, kata dia, tidak boleh menjadi bagian dari praktik kartel politik yang justru melemahkan demokrasi.
Ketiga, mendorong kepemimpinan partai yang ideologis dan progresif. Firman mengatakan, partai membutuhkan pemimpin yang memiliki visi perjuangan jelas, berani mewujudkannya, serta konsisten membangun perbaikan politik demokratik baik di dalam maupun di luar partai.
Firman juga melihat masih ada harapan bagi perbaikan partai politik di masa depan. Menurutnya, masih terdapat partai yang menghargai nilai-nilai demokrasi serta kader-kader progresif yang gelisah terhadap stagnasi kehidupan politik saat ini.
“Ke depan, kita perlu menantikan kesungguhan partai untuk terus memperbaiki diri. Hal ini penting untuk menentukan apakah partai sanggup mengangkat marwahnya atau justru terus meredup dalam kehidupan politik demokratik yang semakin gelap,” ujar Firman menutup komentarnya kepada Dialeksis.
Sebelumnya
