DIALEKSIS.COM | Jakarta - Presiden Indonesia Joko Widodo pada Jumat (19/3) menyerukan agar demokrasi dipulihkan dan kekerasan dihentikan di Myanmar. Seperti dilaporkan Reuters, Jokowi juga mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas situasi di sana.

"Saya akan segera menghubungi Sultan Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN untuk secepatnya mengadakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar," ujarnya dalam pidato virtual. Brunei saat ini adalah ketua dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Sebelumnya, Indonesia pernah mengadakan pembicaraan intensif dengan militer Myanmar dan perwakilan dari pemerintah terpilih yang digulingkan bulan lalu dalam upaya untuk mengakhiri krisis atas kudeta militer 1 Februari.

Indonesia telah memimpin dalam ASEAN dalam upaya untuk menyelesaikan gejolak Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk militer, Wunna Maung Lwin, untuk melakukan pembicaraan di Bangkok pada 24 Februari.

Tentara Myanmar merebut kekuasaan setelah menuduh kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangi partai Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi. Militer lantas menahan Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partai.

Para penentang kudeta telah menggelar demonstrasi selama berminggu-minggu di kota-kota di seluruh Myanmar, dengan sejumlah pengunjuk rasa tewas dalam kekerasan yang terjadi kemudian.

Upaya Indonesia untuk menyelesaikan krisis telah menimbulkan kecurigaan di antara para aktivis demokrasi Myanmar yang khawatir berurusan dengan junta akan memberikan legitimasi dan upayanya untuk membatalkan pemilihan November. Mereka bersikeras bahwa hasil pemilu harus dihormati.[beritasatu.com]