DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Polri menyiapkan sembilan skema satuan tugas (Satgas) yang berbeda dalam Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2024.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, menuturkan, dalam operasi ini pihaknya akan mengerahkan 434.197 personel kepolisian.

Adapun 9 satgas itu adalah Satgas Pengamanan Capres-Cawapres, Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Penindakan, Satgas Gakkum, Satgas Antiteror, Satgas Pengaman TPS Luar Negeri, Satgas Hums, dan Satgas Banops.

“Polri menerjunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Sekitar 434.197 personel diturunkan,” kata Sandi dikutip DIALEKSIS.COM, Senin (2/10/2023).

1. KPU telah memetakan potensi permasalahan setiap tahapan Pemilu 2024

Dari laporan sementara KPU, ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

"Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara," katanya.

Sandi menuturkan, Bawaslu mencatat potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pilkada Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

"Dengan optimalnya sinergisitas antara penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU tentang Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu yang akan dilaksanakan," katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilu 2024 dan meredam segala bentuk potensi konflik.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, dan seluruh elemen masyarakat.

Polri juga sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya, antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon.

"Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif," kata dia.

2. Pengamanan Pemilu 2023 diharapkan kondusif

Sandi berharap, pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mulai dari tahapan awal bisa dilaksanakan sampai puncaknya, yaitu saat pencoblosan di tempat pemungutan suara.

"Harapan kita bersama bahwa insyaallah, pemilu bisa dilaksanakan dengan aman dengan tertib sesuai dengan yang kita harapkan," katanya.

3. Pengamanan disesuaikan dengan tingkat kerawanan

Sandi menambahkan, pengamanan Pemilu 2024 juga akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta tingkat kerawanan.

"Jadi kalau wilayahnya aman, tentunya akan berbeda dengan daerah-daerah tertentu yang dinyatakan rawan pada waktu tertentu. Penentuan daerah-daerah rawan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bawaslu," kata dia.