DIALEKSIS.COM | Jakarta - Langkah kepolisian untuk terus mengungkap jaringan teroris di Indonesia harus didukung semua pihak. Apalagi selama ini tindak tanduk kelompok teroris sudah sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh ajaran agama apa pun. Untuk menghadapi teroris, Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta memperkuat fungsi intelijen.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery, menegaskan, kepolisian harus bergerak cepat memberantas seluruh kelompok jaringan teroris di Indonesia. Terlebih, belakangan ini telah terjadi rentetan kejadian aksi teror.

"Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman Hery, di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

Setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021), Densus 88 menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

Kejadian terbaru, terduga teroris kembali beraksi di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi. Alhasil, polisi pun berhasil menembak mati pelaku.

"Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," ucap Herman.

Namun demikian, diingatkan, fungsi intelijen juga harus terus ditingkatkan. Dia menilai, penangkapan terduga teroris belum efektif mengurangi potensi aksi teror.

"Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," katanya.

Ribuan

Anggota Komisi III DPR, Adde Rosi Khoerunnisa, menjelaskan, berdasarkan data BNPT, jumlah teroris diperkirakan mencapai 6.000-an orang. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat.

"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melalukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga," kata Adde Rosi.

Menurutnya, dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Namun, Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.[Beritasatu]