DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah menjelaskan jika program kartu pra-kerja pada perjalanannya mengalami perubahan fungsi akibat pandemi virus corona. Semula, program kartu pra-kerja ini dikhususkan untuk meningkatkan keterampilan para calon pekerja.

Namun dengan adannya pandemi virus corona, program ini berubahn menjadi semi bantuan sosial. Mengingat, banyak sekali masyarakat yang terdampak lagnsung dari virus corona khususnya sektor informal.

Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius mengatakan, program ini semula sangat penting mengingat angkatan kerja Indonesia saat ini sebagian besar memiliki pendidik SMP kebawah. Tanpa adanya peningkatan skill maka, para calon pekerja ini akan tertinggal oleh kemajuan zaman.

"Kita saat ini sedang berada dalam posisi industri 4.0 pada saat ekonomi digital dan kita berada dalam bonus demografi. Tanpa hal-hal tersebut kita akan kehilangan momentum sehingga pemerintah menggunakan program kartu pra-kerja," ujarnya dalam teleconfrence, Selasa (28/4/2020).

Menurut Yulius, ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada program kartu pra-kerja. Misalnya adalah pada besaran insentif yang diberikan.

Awalnya insentif atau uang saku dirancang lebih murah dari biaya pelatihan. Jika tak ada Corona, insentif dirancang hanya Rp650.000, sedangkan biaya pelatihan bisa sampai Rp7 juta.

"Uang saku dalam program Kartu pra-kerja awalnya itu jumlahnya Rp650.000, sekarang jadi Rp2,4 juta. Sedangkan pelatihannya dari Rp5-7 juta itu diturunkan jadi Rp1 juta, cukup jauh," jelasnya.

Namun, adanya COVID-19 membuat pemerintah menjadikan Kartu pra-kerja diubah menjadi program semi bantuan sosial. Namun pemerintah tidak merubah atau menghilangkan konsep awal dari Kartu pra-kerja itu sendiri.

"Dulu kita tidak berpikir akan ada COVID-19. Setelah itu kita diminta untuk refocusing terkait program-program pemerintah. Akhirnya yang untuk meningkatkan kualitas SDM agak bergeser," kata Yulius.

Adanya pandemi Corona juga membuat perubahan pelatihan Kartu pra-kerja dari yang seharusnya ada yang dilakukan offline menjadi full online. Sehingga beberapa pelatihan harus ditunda sampai Corona selesai karena tidak memungkinkan jika dilakukan secara offline.

"Bentuk pelatihan online, dulu pelatihan offline yang kita buat agak ditinggalkan dulu sementara karena kita dalam masa PSBB. Kalau kita melakukan pelatihan offline, mengumpulkan orang itu kan tidak diizinkan oleh pemerintah," jelas Yulius.