DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menyatakan pemerintah menampung aspirasi dari sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang menagih janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu.

Aspirasi itu disampaikan ketika Menko Polhukam mengundang sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat berdialog di sela-sela makan siang di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Al Hilal Hamdi, Alwi Shihab, Fachry Ali, Asep Saifuddin, Komaruddin Hidayat, Makarim Wibisono, Lukman Hakim Saifuddin, Halim Alamsyah, Romo Mudji Sutrisno, Zumrotin Susilo, Tini Hadad, Rita Kalibonso, Harkristuti Harkrisnowo, Dahlan Iskan, dan AS Hikam.

Menko Polhukam sempat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, sebagai tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (PPHAM) yang sudah diserahkan pada 11 Januari 2023 lalu.

"Kita sedang siapkan Inpres, yang menugaskan 19 menteri untuk melaksanakan hasil rekomendasi PPHAM. Nanti, ketua pemantau di lapangan adalah Pak Makarim Wibisono dan Tim PPHAM yang dulu, mereka akan memantau pelaksanaan dari waktu ke waktu. Targetnya 1 April ini sudah selesai, sehingga bisa mulai terlaksana," kata Mahfud melalui keterangan tertulisnya, Selasa (21/2/2023).

Sebelumnya, aktivis perempuan Zumrotin Susilo sempat menyampaikan dalam dialog mengapresiasi hasil kerja Tim PPHAM, tetapi masyarakat sipil masih menantikan tindak lanjutnya.

"Pada 11 Januari 2023 lalu Presiden bilang akan menyelesaikan penyelesaian HAM berat, namun satu bulan tidak ada geraknya, sampai di mana penyelesaian HAM berat?," kata Zumrotin.

Hal senada juga disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang menekankan pentingya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menindaklanjuti rekomendasi Tim PPHAM.

"Itu ujian bagi pemerintah karena menyangkut kepercayaan dari masyarakat. Karena rekomendasi ini ikut membuka harapan bagi masyarakat, mohon ditindaklanjuti dengan baik, dilaksanakan, agar kepercayaan masyarakat lebih terjaga dan terpelihara," kata Lukman Hakim.

Pada dialog tersebut tersebut juga membahas sejumlah topik lain, termasuk desakan dari para aktivis serta tokoh masyarakat agar pemerintah tidak melayani pembicaraan mengenai wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal tersebut disambut dengan pernyataan Mahfud yang menjamin tidak akan ada penundaan Pemilu 2024 dari pemerintah.

"Presiden dan saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Pemilu 2024 itu terjadi. Pokoknya pemilu jalan," ujar Mahfud. [InfoPublik ]