Pemerintah Genjot Proyek PLTSa: Target 452,7 MW, Investasi Capai USD2,72 Miliar

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi inovatif dalam mengatasi krisis sampah di Indonesia. Proyek Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) ini ditargetkan akan dibangun di 33 kota di seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, menegaskan bahwa inisiatif ini sudah digulirkan sejak satu dekade terakhir. 

“Inisiasi PSEL ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu. Melalui evaluasi dan penyempurnaan regulasi, kita harapkan kota-kota yang menghasilkan sampah lebih dari 1.000 ton per hari bisa segera menjalankan program ini,” ujar Yuliot dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, daerah dengan jumlah sampah di bawah 1.000 ton per hari juga tetap dapat berpartisipasi melalui skema kerja sama antar daerah. “Ini penting agar tidak ada sampah yang tak terkelola di kabupaten/kota,” tambahnya.

Sepanjang tahun 2024, timbulan sampah nasional tercatat mencapai 33,8 juta ton, dengan 13,6 juta ton (40,1 persen) di antaranya belum terkelola dan berpotensi mencemari lingkungan. Sisanya, sebanyak 59,9 persen atau 20,2 juta ton sudah terkelola.

Pemerintah juga telah menambah porsi PLTSa dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Target kapasitas terpasang PLTSa ditetapkan sebesar 452,7 Megawatt (MW) dengan kebutuhan investasi mencapai USD 2,72 miliar.

Hingga saat ini, dua kota yakni Surabaya dan Surakarta telah berhasil mengoperasikan fasilitas PSEL dan memasok listrik dari energi sampah. Ke depan, keberhasilan ini diharapkan dapat direplikasi di kota-kota lain.

Untuk mendukung percepatan ini, Pemerintah juga memperkuat peran Pemerintah Daerah. Daerah diwajibkan bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengangkutan, hingga penyediaan sampah untuk kebutuhan PSEL. Jika tidak mampu memenuhi kebutuhan sampah secara mandiri, kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan daerah sekitar melalui koordinasi Pemerintah Provinsi.

Langkah ini diyakini tak hanya akan menciptakan listrik hijau, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja hijau serta memberikan efek berganda bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan. [red]