DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah akan menyetop ekspor tembaga pada Juli 2023. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan penyetopan ekspor bahan mentah bauksit. 

"Yang pertama kan kami akan menyetop ekspor bauksit dan Bapak Presiden sudah mengumumkan itu. Realisasinya adalah kami mencari investasi yang bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku bauksit. Kedua tembaga, yang sebentar lagi kan bulan Juli setop (ekspor) secara undang-undang," ujarnya dalam video di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Pemerintah menyadari kebijakan penghentian ekspor tembaga bisa berdampak besar kepada perusahaan tambang, di antaranya PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). 

Hal itu lantaran pembangunan pabrik pengolahan bahan mentah tambang (smelter) milik perusahaan tersebut belum rampung. 

Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari solusi agar perusahaan-perusahaan tambang tersebut tetap bisa menjaga kesinambungan kegiatan operasi penambangan.

"Kami lagi mencari formulasinya bagaimana terkait smelter-smelter yang belum selesai. Contoh di NTB (Amman Mineral) sama di Freeport, nah ini kami cari lagi formulasinya," kata Bahlil.

Bahlil mengatakan, kebijakan penghentian ekspor nikel, bauksit, dan tembaga merupakan upaya pemerintah menjadikan Indonesia menjadi negara maju melalui hilirisasi. 

"Tapi, intinya negara harus konsisten untuk membangun hilirisasi, enggak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kita sudah harus sadar secara kolektif bahwa hilirisasi adalah instrumen untuk Indonesia menuju dari negara-negara berkembang menjadi negara maju," ujarnya. 

Mantan Ketua Umum Hipmi sadar bahwa kebijakan pemerintah tersebut bakal ditentang kalangan pelaku usaha. Namun, pemerintah tetap menjalankan hilirisasi agar Indonesia menjadi negara maju. 

"Saya tahu pasti ada yang kurang berkenan dengan hal ini karena saya mantan pengusaha. Ekspor barang mentah itu pendapatannya cepat, tapi kalau bangun hilirisasi butuh capex (belanja modal). Ini bukan persoalan Bahlil, bukan persoalan Presiden atau bukan persoalan Pak Didi (Peneliti Indef), ini persoalan rakyat bangsa dan negara dan kedaulatan negara kita," ucap Bahlil.