DIALEKSIS.COM | Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kecewa dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di depan DPR dan DPD. Menurut Kontras, Jokowi terkesan tidak peduli dan ingin melupakan masalah penegakan HAM.

"Berkenaan dengan isu hak asasi manusia, pidato tersebut mengecewakan," kata koordinator Kontras, Yati Andriarti dihubungi, Jumat, 16 Agustus 2019.

Jokowi hari ini membacakan pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Tetapi menurut dia, keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Namun, juga harus diukur dari pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM. "Ini perlu kita garisbawahi," kata dia.

Yati mengatakan Jokowi sama sekali tak menyinggung soal komitmen penuntasan HAM masa lalu. Pidato itu, kata Yati, tidak menjelaskan langkah pemerintah untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah hampir 15 tahun karena Kejaksaan Agung tidak mau memulai penyidikan.

Yati melanjutkan keberhasilan legislasi yang disinggung Jokowi juga tidak menjelaskan kemajuan soal legislasi HAM. Misalnya, pemerintah belum juga meratifikasi konvensi internasional perlindungan dari penghilangan paksa. Padahal perjanjian itu sudah ditandatangani sejak 2010.

"Rencana legislasi UU Anti penyiksan juga mengalami kemandekan, karena belum ditindaklanjuti pemerintah dan DPR," kata dia.

Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menganggap Jokowi gagal menangkap permasalahan sebenarnya di masyarakat. Dia mengatakan pidato Jokowi lebih mirip dosen yang mengajari mahasiwa soal tugas negara dan pemerintah. "Menyebut-nyebut soal terorisme, hukum, legislasi, lingkungan hidup dan lain-lain, tapi masalahnya apa?" kata Haris.