Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (tengah) didampingi anggota pansel saat menguji Capim KPK periode 2019-2023 di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). [FOTO: Prayogi/Republika]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kepala Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai sikap Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) yang enggan mempublikasikan 10 nama terpilih ke publik menyisakan kejanggalan. 

Dia mengatakan, kinerja pansel kali ini berbeda dengan pansel-pansel sebelumnya yang transparan.

"Ini menunjukkan ada yang aneh dan ganjil, seperti hendak menutupi sesuatu. Jika bersih, kenapa harus risih," kata Muhammad Isnur di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

YLBHI dan ICW tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK yang kerap melontarkan kritikan terhadap pansel. 

Isnur mengatakan, pemilihan pimpinan KPK adalah momentum strategis untuk menjaga agar lembaga antirasuah itu tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat.

Isnur menyayangkan adanya berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen lagi. 

Dia mengatakan, pemilihan 20 capim KPK masih menyisakan calon yang berpotensi menghambat penegakan hukum jika melihat rekam jejaknya.

Isnur mengungkapkan, di antara mereka masih ada yang tidak memenuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Bahkan, lanjutnya, terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK.

"Kesemua ini diwarnai indikasi adanya anggota pansel yang memiliki konflik kepentingan dengan capim yang diseleksi. KPK dalam bahaya," serunya.

Dia menilai, tahapan-tahapan seleksi selama ini menunjukkan jika masukan masyarakat tidak didengar. Padahal, UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat.

Oleh karena itu, lanjutnya, harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Apabila presiden hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih.

Sebaliknya, dia mengatakan, apabila Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik. 

"Korupsi adalah penyebab segala masalah dan akibatnya dirasakan semua orang, kurangnya biaya pendidikan, kesehatan dan bahkan mempengaruhi hidup dan keselamatan orang."

Sebelumnya, Pansel Capim KPK tidak akan mengumumkan 10 nama terpilih ke publik. Saat ini, pansel masih menyaring 20 capim KPK yang masih mengikuti tahapan tes wawancara dan uji publik.

"Terhadap 10 nama tersebut kami langsung menyerahkan kepada Presiden. Pansel hanya menyerahkan kepada Presiden dan tidak mengumumkan sepanjang tidak diminta oleh Presiden," ungkap Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih.(me/Republika)