Alfian, Koordinator MaTA. Foto: Ajnn.net

DIALEKSIS.COM | Aceh - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP) terhadap laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023 pada 3 Mei lalu. Temuan ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA).

Alfian, Koordinator MaTA, menyatakan bahwa temuan BPK perlu ditindaklanjuti secara serius. "Ada temuan bersifat administratif yang perlu segera ditindaklanjuti oleh internal OJK. Namun, ada juga temuan yang mengindikasikan pelanggaran hukum dan ini patut diselesaikan secara hukum," ujar Alfian kepada Dialeksis.com, Minggu (30/06/2024).

Menurut Alfian, opini WDP mengindikasikan adanya masalah serius yang perlu dibenahi, baik secara internal maupun hukum. "Kelembagaan OJK harus bebas dari masalah atau penyimpangan. Ini menjadi syarat utama kepercayaan publik," tegasnya.

Alfian menekankan bahwa temuan audit tidak hanya sebatas administrasi sebagaimana klarifikasi pihak OJK pada Komisi XI DPR RI. "Ada potensi pidana di sana dan ini patut diselesaikan secara hukum," tambahnya.

Terkait peran DPR, Alfian mengingatkan bahwa Komisi XI memiliki kewenangan untuk memastikan pengelolaan tata kelola OJK yang sehat. "Bukan hanya merespon ketika ada temuan, tapi dalam prosesnya, waktu dan manajemen, mereka juga harus memiliki perhatian untuk tata kelola yang berintegritas," jelasnya.

Alfian juga menyoroti fenomena lembaga-lembaga negara yang sering terjerat kasus. Ia menekankan pentingnya praktek baik dalam tata kelola lembaga negara. 

"Publik butuh ada praktek baik lembaga negara kerjakan sehingga tidak terus terjebak dalam jurang pelanggaran semata," ujarnya.

Menutup pernyataannya, Alfian menekankan pentingnya meningkatkan kepercayaan publik. 

"Kadar kepercayaan publik terus menurun. Saat ini perlu diberdayakan manajemen yang memiliki mental berintegritas," pungkasnya.