Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof DR Yohana Susana Yembise DipApling MA dan Walikota Aminullah Usman. Istimewa

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Wali Kota Banda Aceh H Aminullah Usman SEAk MM Jumat (17/5/2019) berkesempatan untuk beraudiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Prof DR Yohana Susana Yembise DipApling MA di Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian PPPA di Jalan Medan Merdeka Barat itu, Wali Kota Aminullah memaparkan progres pembangunan bidang perempuan dan anak yang telah dilakukan pihaknya selama ini.

"Semua Puskesmas di Banda Aceh sudah menuju Puskesmas Ramah Anak. Begitu juga semua sekolah tingkat SD dan SMP/sederajat kita dorong menjadi Sekolah Ramah Anak. Bahkan kota layak anak kita angkat sebagi tema Raker Pemko Banda Aceh tahun ini," papar wali kota.

Adapun sejumlah upaya yang sudah dilakukan menuju kota layak anak di antaranya pencanangan Gampong Layak Anak sampai dengan akhir tahun ini minimal di 13 gampong. "Sembilan Camat dan 90 Keuchik Se-Banda Aceh juga sudah meneken deklarasi pembentukan Gampong dan Kecamatan Layak Anak," katanya.

"Tahun ini kita proses Qanun Kota Layak Anak (KLA) dan sekarang sedang kami susun Rancangan Qanun (Raqan)-nya. Kalau Perwal-nya sudah terlebih dahulu kami terbitkan. Selain itu Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) juga akan kita bentuk tahun ini di Banda Aceh," katanya lagi.

Sementara terkait pemberdayaan perempuan, Aminullah menjelaskan sejak 2008 Pemko Banda Aceh telah menggelar kita Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) yang terintegrasi dengan Musrenbang. "Dan pada 2018 kita revisi Perwal-nya untuk turut melibatkan anak dan kaum disabilitas di dalamnya."

Dari sisi penguatan kapasitas dan keahlian kaum ibu, Banda Aceh juga memiliki lembaga khusus seperti Women Development Center (WDC) dan Balee Inong. "Lewat lembaga ini kaum ibu mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui ekonomi kreatif," kata Aminullah.

"Bukan hanya itu, kami juga membantu permodalan melalui PT Mahirah Muamalah Syariah bagi pengusaha UMKM atau home industry yang kebanyakan dilakoni oleh kaum ibu. Termasuk nyak-nyak yang berjualan di pasar tradisional telah banyak yang kami bantu agar usahanya dapat semakin berkembang," katanya.

Menanggapi Aminullah, Menteri Yohana yang asli Papua menyatakan mempunyai kesan khusus terhadap Aceh. Ia pun bertekad untuk memberi perhatian khusus dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Sabang sampai Merauke.

Yohana mengapresiasi Wali Kota Banda Aceh yang begitu concern dalam pembangunan bidang perempuan dan anak. "Apa yang sudah Pak Amin lakukan sejalan dengan program prioritas Kementerian PPPA yakni 3 Ends; mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, trafficking, dan diskriminasi terhadap perempuan termasuk diskriminasi ekonomi."

"Saya juga sangat senang mendengar jika Pemko Banda Aceh telah banyak membantu permodalan bagi pengusaha perempuan. Ini tentu mendukung program prioritas kita untuk mengakhiri diskriminasi ekonomi terhadap perempuan," katanya.

Ia juga menilai langkah-langkah yang telah diambil Pemko Banda Aceh untuk menuju Kota Layak Anak sudah berada dalam trek yang tepat. "Satu mungkin saya tambahkan agar Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada diubah menjadi UPTD sehingga bisa lebih optimal kinerjanya," demikian Menteri Yohana.

Turut hadir mendampingi menteri dalam pertemuan tersebut antara lain Sekretaris Kementerian (Sesmen) PPPA Pribudiarta Nur Sitepu, Deputi Partisipasi Masyarakat Indra Gunawan, dan Deputi Bidang Perlindungan Anak Nahar. (Jun)