[Dok. Alinea.id]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp15 triliun secara total nasional untuk program vaksinasi covid-19. Kebutuhan anggaran program vaksinasi diprediksi mencapai Rp73 triliun hingga Rp74 triliun. 

"Artinya, secara nasional mencapai Rp15 triliun dari APBD yang diharapkan pemda ikut gunakan dalam rangka untuk sukseskan vaksinasi. Saya ingin sampaikan mayoritas keseluruhan dana pengadaan vaksin itu melalui APBN pemerintah pusat, " ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD RI, Selasa (19/1).

Bendahara negara menjelaskan dana tersebut dialokasikan dari penggunaan sebagian (earmarking) Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Rinciannya, Kementerian Keuangan telah melakukan earmarking minimal 4 persen dari alokasi DAU dan DBH untuk program vaksinasi covid-19.

Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KM.7/2020 tentang Penggunaan Sebagian (Earmarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi Covid-19.

Aturan tersebut ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti, atas nama Sri Mulyani pada 30 Desember 2020 lalu.

"Dalam hal ini, pemda yang tidak dapat alokasi DAU maka pendanaannya akan bersumber dari DBH sesuai kemampuan keuangan daerah," imbuhnya.

Ani, sapaan akrabnya menuturkan jika dana tersebut nantinya digunakan untuk kelancaran program vaksinasi covid-19 di daerah.

Meliputi, koordinasi pelaksanaan vaksinasi, dukungan fasilitas vaksinasi, penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi (KIPI), distribusi ke fasilitas kesehatan, pengamanan dan ketertiban umum dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19, dan sebagainya.

Ia meyakini jika terjadi sinergi antara pemerintah pusat dan dan pemerintah daerah, maka program vaksinasi covid-19 ini bisa berjalan lancar.

"Prinsipnya, meskipun pemerintah pusat, dalam hal ini menangani urusan bidang kesehatan akibat pandemi, kami tetap meminta, jangan sampai pemerintah daerah mengandalkan total keseluruhan effort dan resources dari pusat, tapi bersama sama dengan pemerintah pusat. Pasti ini akan bagus dampaknya dan hasilnya," jelasnya.

Indonesia sudah memulai program vaksinasi covid-19 pada 13 Januari 2021 lalu ditandai dengan pemberian vaksin covid-19 perdana kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Vaksin covid-19 yang sudah didatangkan ke dalam negeri adalah vaksin buat Sinovac, China, sebanyak 3 juta dosisi vaksin jadi dan 15 juta dosis bahan baku vaksin dalam bentuk bulk. (CNN Indonesia)