Menteri Sosial Tri Rismaharini. [Dok: Pemkot Surabaya]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Sosial berencana membuka akses internet untuk masyarakat yang tinggal di kawasan terluar, terpencil, dan tertinggal (3T) demi memperkuat pemberdayaan sosial masyarakat.

Menteri Sosial Tri Rismaharini pada beberapa waktu lalu telah menjajaki kemungkinan meningkatkan akses kawasan 3T, khususnya pembangunan akses jalan dan jaringan internet bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G. Plate.

"Pak Menteri Kominfo sudah menyanggupi untuk membantu menyediakan sambungan internet untuk daerah-daerah terpencil yang nanti akan kami tentukan bersama. Jadi nanti di kawasan Suku Anak Dalam di Jambi akan dibuka sambungan internet. Selanjutnya juga akan dibuka di NTT dan di Papua," ujar Risma dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Selain itu, mantan Wali Kota Surabaya itu mengupayakan pembentukan akses transportasi dengan dukungan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dengan terwujudnya koneksitas itu, Risma optimistis akan meningkatkan peluang kemajuan bagi daerah 3T dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Seperti beras, nantinya, saudara-saudara kita di Merauke, tidak perlu mendapatkan beras dari Jawa. Namun hanya perlu mengambil dari NTT sehingga harganya lebih murah,” kata dia.

Saat hadir memberikan sambutan pada acara Rapat Kerja Nasional Penanggulangan Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta (9/3/2021), Risma memaparkan langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat akses warga 3T.

Dia mengaku terus mencari jalan untuk jangka pendek mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan miskin termasuk warga 3T, yang terdampak pandemi Covid-19.

Dalam kunjungannya ke warga Suku Anak Dalam di Jambi, Risma akan menyalurkan bantuan kambing dan aneka bibit palawija, seperti ketela pohon, ubi jalar, dan pisang.

“Bantuan kambing kami berikan sepasang untuk satu keluarga,” ujar dia.

Dengan bantuan ini, ia berharap warga di kawasan 3T bisa mendapatkan alternatif mata pencaharian di tengah pandemi.

Bantuan diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran selama pandemi yang salah satunya mengakibatkan sulitnya mencari penghasilan.

Kemensos saat ini juga tengah secara intensif melakukan perbaikan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Langkah ini ditempuh untuk memastikan bantuan sosial (bansos) bisa tersalurkan secara tepat sasaran. (Kompas)