Menpar Apresiasi Respons Cepat Polri Atasi Dugaan Pemerasan di Event DWP 2024
Font: Ukuran: - +
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam keterangannya di Jakarta, Senin (23/12/2024). [Foto: dok. Kemenpar]
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengapresiasi langkah cepat dan tegas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menginvestigasi dan menangani dugaan pemerasan oleh oknum anggota Polri kepada sejumlah wisatawan saat konser Djakarta Warehouse Project (DWP) di Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Kemenpar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polri khususnya Divisi Propam Polri yang telah bergerak cepat bertindak menginvestigasi insiden ini dan telah mengamankan 18 oknum aparat polisi terduga pelaku," ujar Menpar Widiyanti dalam keterangannya, Senin (23/12/2024).
Peristiwa ini sangat disesalkan karena selain merugikan juga jelas memberikan citra negatif di tengah upaya besar pemerintah dalam mendorong promosi Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan promotor acara dan pihak kepolisian untuk dapat segera menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejak informasi dan keresahan dari wisatawan tersebut muncul ke publik.
"Kementerian Pariwisata menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan dampak yang ditimbulkan dari peristiwa ini," kata Menpar.
Dugaan pemerasan oleh oknum anggota kepolisian ini viral di media sosial menyusul pengakuan wisatawan dari Malaysia yang terpaksa membayar sejumlah uang.
Mereka awalnya diminta untuk melakukan tes urine. Meski tes menunjukkan hasil negatif, mereka tetap diminta menyerahkan sejumlah uang. Diperkirakan total kerugian mencapai miliaran rupiah.
Menpar menjelaskan, langkah cepat Polri ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menghadirkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
"Kami mendukung Polri dalam pencegahan praktik penyalahgunaan narkoba dan langkah-langkah penegakan hukum tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan wisatawan juga masyarakat. Kami siap berkolaborasi lebih kuat dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depan," ujar Menpar Widiyanti. [*]