Fadhli Ali, S.E., M.Si Wasekjen  DPP Apkasindo bersama PJ Gubernur Aceh bahas masalah dunia sawit. Foto: Dialeksis.com

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Para sopir truk pengangkut minyak sawit mentah (CPO) asal Aceh kembali menghadapi ancaman kekerasan dari kelompok yang diduga mafia. Aksi pemalakan terjadi di kawasan Halaban, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Minggu (27/10) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB.

Para sopir mengaku dipaksa menurunkan sebagian muatan CPO secara ilegal. Praktik yang dijuluki "kencing di jalan" ini telah berlangsung lama di sepanjang jalur lintas Sumatera. Setiap kali melintas, para pelaku meminta jatah 100-150 kilogram CPO.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum dan Advokasi DPP Apkasindo,Fadhli Ali, S.E., M.Si., menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Menurutnya, praktik ilegal ini berdampak signifikan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit.

"Biaya pengangkutan CPO dari wilayah Barat Selatan Aceh ke Medan sudah mencapai Rp 500-550 per kilogram karena jarak tempuh hampir 1.000 kilometer. Ditambah pungutan liar ini, beban semakin berat dan berimbas pada penurunan harga TBS hingga Rp 100 per kilogram," ujar Fadhli.

Apkasindo mengusulkan dua solusi utama untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, mengaktifkan kembali pelabuhan di Aceh dengan infrastruktur pendukung yang memadai untuk pengiriman CPO melalui jalur laut. Kedua, mendorong pembangunan industri turunan CPO di Aceh, mulai dari pabrik minyak goreng hingga produk kosmetik.

"Kami mendukung gagasan Pj Gubernur untuk membangun pabrik minyak goreng di Aceh. Bila belum mampu memproduksi minyak goreng premium, minyak goreng merah pun tidak masalah sebagai langkah awal," tambah Fadhli.

Terkait keamanan, Apkasindo meminta Kapolda Aceh berkoordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara untuk memberikan perlindungan kepada para sopir truk. Mereka juga mengusulkan pembentukan hotline khusus untuk pelaporan tindak kejahatan di jalur transportasi CPO.

Sementara itu, anggota DPR RI Nasir Djamil telah merespons situasi ini dan berjanji akan menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi para sopir truk CPO. Kondisi ini dinilai telah berlangsung terlalu lama dan membutuhkan penanganan serius dari pihak berwenang.