Webinar Universitas Hasanuddin (Unhas). [Foto: ist]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Lab Riset Kebijakan dan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan Webinar Edisi Agustus pada Jumat (26/8/2022).  

Webinar bulanan ini menghadirkan Dr Farabi Fakih MPhil sebagai narasumber dan dipandu oleh Andi Ahmad Yani MSi MPA MSc sebagai moderator pada diskusi ini.

Sebagai narasumber tunggal, Ketua Program Studi Magister Sejarah UGM ini mengawali pemaparannya bahwa penelitiannya tidak berfokus pada administrasi saja, namun lebih general pada sejarah pemerintahan indonesia pada peralihan periode soekarno ke presiden soeharto.  

Administrasi Publik yang diawali dengan kehadiran Lembaga Administrasi Negara hanya sebagai salahsatu bagian pada tulisan desertasinya. Lebih lanjut bahwa desertasi yang menjadi pujian di kampus asal yaitu Leiden University, dan akhirnya dicetak menjadi buku dengan Judul Authoritarian Modernization in Indonesia's Early Independence Period: The Foundation of the New Order State (1950-1965).

Dalam paparannya, ia mengutip pendapat Soemitro yang mengatakan bahwa Administrasi menjadi subjek teori yang “magis”.

“Hal ini didasari oleh kepercayaaan bahwa administasi publik mampu mengatasi permasalahan manajerial baik sektor pemerintah maupun perusahan yang sedang banyak di alami pada saat itu,” ujarnya.

Kondisi Indonesia pada saat itu menyebabkan hal tersebut menjadi begitu Concern pada ilmu manajerial, salah satunya ialah administrasi publik. Statement itu didukung dengan grafik yang diperlihatkan oleh Dosen Tetap UGM ini, yang menggambarkan produksi buku dan artikel yang semakin meningkat pada periode 1960-an.

Selain itu, Farabi Fakih juga menjabarkan mengapa ilmu manajerial dan administrasi publik menjadi penting dan sering menjadi topik.

Ia mengaitkan kondisi dimana pada masa pasca kemerdekaan, indonesia tidak memiliki calon pemimpin dalam sektor pemerintahan. Guna menutupi kekosongan jabatan manajerial tersebut, ditunjuklah pimpinan militer disetiap organisasi pemerintahan.

Hasilnya pimpinan militer tersebut tidak cakap karena cenderung kaget dengan kultur dan proses bisnis manajerial dan administrasi publik.

Pada akhir pemaparan di webinar yang dihadiri oleh 133 peserta ini, narasumber memperlihatkan kegagalan proyek administrasi publik yang awalnya sangat masif. Penyebabnya ialah perubahan konsentrasi global yang dari ilmu manajerial yang beralih fokus kepada sistem perbaikan ekonomi.

Diketahui bahwa banyak negara di dunia pada periode 1970an yang gencar memperbaiki perekonomian negara dengan ekspansi investasi yang dilakukan. Hal ini menggambarkan daya minat terhadap ilmu pengetahuan tidak hanya dipengaruhi oleh ilmu itu sendiri, namun banyak hal seperti kondisi global, sistem perekonomian, bahkan pengaruh agama yang dikenal dengan sistem ekonomi protestan yang terjadi di Amerika.

Sebagai bagian dari paparannya, ia mengatakan, administrasi ini meningkat lagi loh perhatiannya pada tahun 1990-an, mengapa? Karena sejalan dengan kondisi pada saat itu yang begitu ingin melawan korupsi yang sangat marak.

Ditambahkan juga bahwa dalam pergeseran ilmu administrasi yang paradigma New Public Management dengan re-inventing government-nya yang sangat sesuai dengan kebutuhan pemerintah.

Pada sesi tanya jawab, Prof Dr Sangkala MSi menambah pengkayaan diskusi pada webinar ini. Salah satu anggota dari Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) ini mengatakan bahwa benar kita banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan di Amerika, yang dalam konteks di Indoensia ini menjadi kekurangan.

Hal tersebut disebabkan karena proses replikasi itu tidak sesuai dengan objek replikasinya, dalam hal ini kultur pemerintahan Amerika kurang cocok dengan budaya pemerintahan kita dalam beberapa aspek termasuk kultur masyarakatnya.

Ketidakcocokan ini tidak bisa dipungkiri karena budaya pemerintahan kita yang selama ratusan tahun di jajah dan secara tidak langsung diadopsikan sistem pemerintahan Belanda yang berbasis Eropa Kontinental.

Diskusi webinar ini diikuti oleh 100 peserta mahasiswa sarjana, magister dan doktoral serta dosen dan praktisi administrasi publik dari berbagai daerah.[]