Ilustrasi Migor. [Foto: Istimewa]

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Tim Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengklaim telah menemukan satu barang bukti terkait laporan dugaan kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar minyak goreng. Dengan temuan itu, mereka menaikkan proses penegakan hukum kasus tersebut ke level penyelidikan.

Sebagai informasi, KPPU telah melakukan penegakan hukum atas dugaan kartel minyak goreng sejak sejak 26 Januari 2022 atas. Proses dilakukan terkait laporan lonjakan harga minyak goreng yang terjadi sejak akhir tahun lalu.

Dalam proses itu, Tim Investigasi KPPU telah meminta keterangan kepada 44 pihak terkait termasuk produsen, distributor, asosiasi pengusaha, pemerintah, perusahaan pengemasan, hingga pengusaha ritel.

Kemudian, proses penyelidikan akan dilakukan hingga 60 hari ke depan dan akan berfokus pada pemenuhan unsur dugaan pelanggaran kartel, penetapan harga, dan penguasaan pasar minyak goreng.

Selain itu, KPPU juga akan menetapkan identitas terlapor dan akan mencari minimal satu barang bukti tambahan untuk memperkuat dugaan tersebut.

Apabila terbukti melakukan pelanggaran, maka terlapor akan dikenakan sanksi hingga 50 persen dari total keuntungan yang didapat atau 10 persen dari penjualan terlapor di pasar bersangkutan. (CNN Ind)