Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas mengatakan tidak ada data yang konkret soal dugaan dikaitkannya nama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam kasus e-KTP. KPK pasti akan melakukan penelusuran jika ada perkembangan.

"Terus terang tidak ada data yang konkret sekali mengenai itu. Sama sekali tidak ada. Jadi misalnya nanti di dalam perkembangan ada data, pasti kita telusuri. Tapi sampai hari ini belum ada data," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (8/2).

Ketua KPK juga menyebutkan, belum ada informasi baru yang diberikan Setya Novanto selaku terdakwa yang telah mengajukan justice collaborator. KPK juga belum memberikan status justice collaborator kepada Novanto.

"Kita lihat justice collaborator selalu kita lihat sesuai kaidah yang berlaku, apakah dia pelaku utama, apa yang dia ungkap. Kalau nggak ada yang diungkap yang baru ngapain. Belum memberi, biasanya kita berikan itu jelang vonis," ujarnya.

Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa difitnah oleh pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya. Menurut SBY, pernyataan Firman sengaja mengarahkan tuduhan ke dirinya.

"Firman Wijaya memberikan pernyataan yang kita pelajari seperti diarahkan, menuduh saya sebagai orang besar, sebagai penguasa, yang melakukan intervensi sebagai pengadaan e-KTP," kata SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (6/2) lalu.

SBY merasa difitnah seolah-olah saat dia menjabat presiden, ia menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi sebuah proyek. Presiden RI keenam ini akhirnya memilih melaporkan pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya ke Bareskrim.

"Kali ini saya difitnah, baik langsung maupun tidak langsung, sebagai penguasa yang melakukan intervensi terhadap e-KTP. Seolah saya mengatur dan terlibat dalam proyek pengadaan e-KTP itu, belum selesai pergunjingan tentang itu, kemarin berlanjut yang kena adalah dikatakan menerima sejumlah dana yang berkaitan dengan e-KTP," tutur SBY. *politiktoday