Foto: KKP

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meresmikan 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan secara simbolik pada Kamis (10/10/2019). 

Peresmian dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari lokasi Cold Storage 1.000 ton di Kawasan Perikanan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang terhubung dengan video conference ke beberapa lokasi peresmian lainnya. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Selain Cold Storage 1.000 ton , pembangunan prioritas lainnya yang diresmikan adalah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sebatik, SKPT Merauke, SKPT Morotai, SKPT Talaud, SKPT Biak, SKPT Mimika, Pasar Ikan Modern (PIM) Bandung, Pabrik Pakan Pangandaran, Embung Pangandaran, Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Bone, Poltek KP Kupang, Poltek KP Jembrana, Poltek KP Pangandaran, Akademi Komunitas Wakatobi, dan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik.

Produksi perikanan Indonesia pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan produksi tahun 2017 yaitu 24,15 juta ton/tahun menjadi 24,49 juta ton/tahun atau mengalami kenaikan sebesar 1,41%. Hal ini merupakan kontribusi peningkatan produksi sektor perikanan tangkap sebesar 1,64%, dan sektor budidaya sebesar 1,53%. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari berbagai kebijakan pengelolaan perikanan KKP pada tahun 2015-2018 yang berdampak pada peningkatan stok ikan di perairan.

Guna mendukung Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Provinsi DKI Jakarta sebagai pelabuhan perikanan yang menjadi pusat produksi ikan dan tujuan pendaratan ikan dari sentra-sentra produksi ikan di wilayah Indonesia, khususnya dari wilayah Indonesia timur maka dibutuhkan fasilitas penyimpanan yang memadai. Terlebih lagi, PPS Nizam Zachman merupakan pusat distribusi ikan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu, dibangunlah gedung penyimpanan berpendingin atau cold storage berkapasitas 1.000 ton.

Cold storage ini dibangun menggunakan APBN tahun 2018-2019 sebesar Rp43 miliar, di atas lahan 8.885 m2 dengan luas bangunan 5.619m2 yang terdiri dari 2 lantai dan 1 mezanin. Cold storage 1.000 ton Muara Baru ini dapat berfungsi sebagai buffer stock untuk menampung ikan yang berasal dari sentra-sentra produksi sehingga pada saat musim ikan, tidak ada lagi ikan yang terbuang dan harga tidak jatuh. Sebaliknya, pada saat musim paceklik stok ikan di cold storage dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan ikan sepanjang tahun dapat terjamin dan stabilisasi harga dapat dikendalikan.

Pembangunan ini juga merupakan implementasi Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) serta melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Industri Perikanan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, pada tahun 2018-2019.

Sementara itu, pembangunan SKPT merupakan implementasi Nawacita ke 3 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Hal ini juga sesuai dengan semangat mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Pembangunan SKPT bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, mendorong pendapatan devisa melalui ekspor, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengatur tata niaga dan mengelola sektor kelautan dan perikanan dengan baik. Pembangunan 6 SKPT ini, Sebatik, Merauke, Morotai, Talaud, Biak, dan Mimika didorong untuk meningkatkan produksi perikanan dan kunjungan kapal di pelabuhan sehingga mampu mendorong geliat usaha kelautan dan perikanan di sentra-sentra penghasil ikan.

SKPT Sebatik yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang dibangun menggunakan APBN 2018 Rp27,63 miliar, APBN 2017 Rp75,36 miliar, dan APBN 2016 Rp13,17 miliar ini diproyeksikan dapat menghasilkan produksi perikanan tangkap 59.520 ton/tahun dan budidaya 257.008 ton. Keberadaannya juga diharapkan dapat menyerap 2.480 tenaga kerja dan 5 koperasi binaan.

SKPT Merauke yang mencakup Pelabuhan Perikanan (PP) Merauke dan PP Wanam Provinsi Papua diharapkan mampu menampung potensi perikanan di WPPNRI utama 718. Sebagaimana diketahui, WPP 718 memiliki potensi sebesar 2.637.565 ton dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JBT) sebesar 2.110.053 ton. Keberadaan SKPT Merauke telah meningkatkan volume produksi harian sebesar 12,5 persen dari 32,88 ton/hari di 2017 menjadi 36,87 ton/hari di 2018. Tak hanya volume, nilai produksi pun mengalami kenaikan 63,3 persen dari Rp823.146.540/hari di 2017 menjadi Rp1.344.180.320/hari di 2018.

Sementara di SKPT Morotai yang berlokasi di PPI Daeo Majiko, Kabupaten Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara telah dioperasikan Integrated Cold Storage (ICS) 200 ton, pabrik es 10 ton, dan cold storage 50 ton. Dari SKPT Morotai juga telah diekspor loin tuna ke Vietnam yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan devisa nasional. Di 2018 tercatat ekspor loin tuna sebanyak 74 ton atau senilai USD626.153,96. Sementara di 2019 telah diekspor 251 ton tuna loin senilai USD2.259.000. Tak hanya tuna loin, SKPT morotai juga memproduksi tetelan tuna dan baby tuna rata-rata 10 ton/bulan dengan nilai Rp190 juta dan es rata-rata 2,7 ton/bulan senilai Rp69 juta.

Begitu pula halnya dengan SKPT Talaud yang berlokasi di PP Salibabu, Desa Dalum, Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Keberadaan SKPT yang merupakan satu-satunya dari 12 SKPT yang menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga telah mendorong jumlah pendaratan ikan. Berdasarkan data SKPT Talaud, jumlah tangkapan ikan yang didaratkan oleh kapal ikan 3 GT pada tahun 2018 sebanyak 150.266,2 ton. Sedangkan jumlah ikan yang masuk ke Unit Pengolahan Ikan (UPI), ICS di unit pengelolaan SKPT PT Perinus sebanyak 53,869.30 ton dengan nilai perkiraan pendapatan Rp1.498.720.430.

Adapun keberadaan SKPT Mimika di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Paomako, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua juga telah meningkatkan dan menggerakkan ekonomi daerah. Selama periode 2016 – 2019, produksi ikan di SKPT Mimika mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dari 4.907 ton di 2016 meningkat menjadi 7.597 ton pada 2017, dan meningkat kembali menjadi 20.587 ton pada 2018, dan hingga Juni 2019 telah mencapai 10.351 ton.

Jumlah frekuensi kunjungan kapal yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di SKPT Mimika selama periode 2016 – 2019 juga terus mengalami kenaikan yaitu dari 340 kapal di 2016, meningkat menjadi 570 kapal pada 2017, meningkat kembali menjadi 624 kapal pada 2018. Sampai dengan Juni 2019 jumlah frekuensi kunjungan kapal mencapai 352. Hal ini juga berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan nelayan dari Rp1.000.000 per bulan menjadi Rp2.000.000 perbulan.

Terakhir, aktivitas di SKPT Biak yang berlokasi di PPI Fandoi, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua juga telah berjalan dengan cukup baik. Bantuan berupa chest freezer sebanyak 219 unit dan cool box sebanyak 430 unit diberikan kepada Koperasi Syaloom, serta chest freezer sebanyak 169 unit dan cool box sebanyak 173 unit diberikan kepada KUB telah dimanfaatkan dengan baik oleh nelayan, pedagang ikan, dan pengolah hasil perikanan.

Lain halnya dengan pembangunan PIM Bandung. Keberadaannya diharapkan dapat menjadi sentra bisnis kelautan dan perikanan di Kabupaten Bandung dan Bandung Raya pada umumnya. PIM Bandung menyediakan suplai produk perikanan bermutu, aman dikonsumsi, dan terjangkau harganya.

Keberadaannya juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan konsumsi ikan nasional, khususnya konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Bandung yang saat ini masih sangat rendah yaitu hanya 23 kg/kapita di 2018. Tidak kalah pentingnya, PIM Bandung akan menjadi destinasi wisata sektor kelautan dan perikanan, serta sarana promosi, edukasi, dan informasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Guna mendorong kegiatan budidaya, KKP juga meresmikan pabrik pakan mandiri dan embung di Pangandaran, Jawa Barat. Unit produksi pakan mandiri yang dibangun diatas lahan 7.000 m2 ini berkapasitas produksi 1 ton per jam atau 30 – 50 ton per bulan. Tujuan utamanya yakni untuk mencukupi kebutuhan pakan murah dan berkualitas bagi pembudidaya kecil khususnya untuk area Jawa Barat.

Hingga September 2019, unit produksi pakan ini telah memproduksi sebanyak 70,8 ton dan telah terdistribusi sebanyak 57,7 ton untuk bantuan bagi pembudidaya ikan. Melalui unit produksi pakan mandiri ini, KKP dapat melakukan intervensi harga penjualan yakni untuk jenis slow sinking kisaran harga Rp. 6.500 s/d Rp. 7.000,- per kg. Harga ini mampu dijangkau pembudidaya kecil dan berdampak pada peningkatan efisiensi produksi hingga min 30 persen.

Adapun pembangunan embung difungsikan sebagai pengembangan budidaya berbasis penangkapan (Culture Based Fisheries/CBF), pengendali banjir, menjaga ketersediaan air, alternatif tempat olahraga (jogging, kano), tempat bermain dan rekreasi (wisata). Pembangunan embung ini diharapkan akan memberikan multiflier effect bagi ekonomi daerah dan masyarakat.

Sementara untuk menciptakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang unggul, berkualitas, berintegritas, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, KKP telah menyelesaikan pembangunan 4 Poltek KP dan Akademi Komunitas Wakatobi.

Di samping itu, guna mendukung pengawasan lalu lintas produk kelautan dan perikanan, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, KKP juga meresmikan Kantor Karantina Wilayah Kerja Sebatik, Kalimantan Utara.

Peresmian 16 kegiatan prioritas pembangunan kelautan dan perikanan ini diharapkan dapat mendorong sektor kelautan dan perikanan Indonesia lebih maju sehingga cita-cita menjadikan laut masa depan bangsa dan Indonesia sebagai poros maritim dunia dapat tercapai. (kkp/rel)