DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan kritik terhadap rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi yang diusulkan oleh Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad). 

Menurut Megawati, langkah tersebut tidak efisien dan tidak tepat waktu. Dalam pernyataannya, Megawati menyoroti fakta bahwa saat ini Mabesad hanya memiliki 15 Kodam. 

Dengan total 38 provinsi di Indonesia, langkah untuk membentuk 23 Kodam baru dianggapnya berlebihan. Menurutnya, hal ini akan membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat signifikan yang sepadan.

Atas kebijakan itu, Megawati mengkritik kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Adapun kebijakan pembangunan semua kodam di seluruh provinsi juga sudah disetujui Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang. Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati saat berpidato di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Megawati pun menegaskan, pendapatnya itu berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif. Karena itu, jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang berhadapan duluan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Atas dasar itu, ia menggugat keputusan Jenderal Dudung membangun kodam baru.

"Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah," kata Megawati.

Sebelumnya, Menhan Prabowo merespons adanya usulan agar setiap provinsi memiliki markas kodam. Prabowo menyebut, kebijakan itu masuk dalam rencana garis besar pemerintah.

"Itu rencana garis besar kita. Karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama dan rakyat semesta. Jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, selalu dengan pemerintah sipil, selalu berdampingan," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (11/2/2023).

Prabowo menjelaskan, saat ini baru ada 15 kodam dari total 38 provinsi, termasuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Oleh karena itu, kata eks pangkostrad tersebut, jumlah kodam akan ditambah, seperti keberadaan markas polda di setiap provinsi.